Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat mengecam keras penggusuran Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). PMII Jabar mendukung sepenuhnya perjuangan warga Desa Sukamulya dalam mempertahankan hak-hak mereka atas tanahnya.
Berikut pernyataan sikap PKC PMII Jawa Barat terkait rencana penggusuran Desa Sukamulya sebagaimana yang diterima
Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah:
 |
| PMII Jabar Kecam Penggusuran Desa Sukamulya (Sumber Gambar : Nu Online) |
PMII Jabar Kecam Penggusuran Desa Sukamulya
Kamis (17/11/2016) untuk ketujuh kalinya semenjak 4 Agustus 2016, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka kembali merencanakan pengukuran untuk penggusuran terhadap desa Sukamulya bagi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah
Hingga tadi malam (16/11/2016), hasil pantauan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) di lokasi, pihak pemerintah sudah mulai mengerahkan gabungan pasukan kepolisian mulai dari Polres Majalengka, polsek-polsek yang berada di wilayah Majalengka, hingga mengerahkan dukungan dari Polres Indramayu dan Sumedang. Bahkan 7 buah truk Dalmas, 2 buah truk Brimob, 20 mobil ranger, 1 buah mobil gegana, dan 1 buah water cannon sudah dipersiapkan di Kantor Polsek Kertajati untuk mengamankan proses penggusuran hari ini yang kabarnya langsung dipimpin oleh Kapolres Majalengka, AKBP. Mada Roostanto.
Pihak pemerintah juga telah mengerahkan 1.200 personel gabungan dari Polda Jabar, Polres Majalengka, TNI dan Satpol PP dari provinsi Jabar dan kabupaten Majalengka.
Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah
Tidak berhenti disitu, proses rencana pengukuran ini kerap diwarnai intimidasi, teror, hingga kriminalisasi yang dilakukan aparat kepolisian kepada warga. Tercacat pada, Selasa 6 September 2016 yang lalu dua orang warga desa Sukamulya, atas nama Agus dan Rahman dipanggil tanpa prosedur yang jelas oleh polres Majalengka dengan tuduhan penganiayaan.
Rencana ambisius dan arogan pemerintah ini terkesan tidak mengindahkan hak-hak rakyat yang akan terampas oleh rencana pembangunan tersebut. Tindakan ini justru kembali memperlihatkan wajah buruk Negara yang selalu memakai cara-cara represif melalui pelibatan aparat TNI dan Polri dalam berhadapan dengan rakyatnya.
Selain pelibatan aparat, pemerintah selama ini selalu mengabaikan proses dialog dengan warga dalam proses pembangunan bandara tersebut. Bahkan dalam klaimnya, Pemprov Jabar menyatakan bahwa proses penggusuran kali ini akan menggandeng Komnas HAM.
Tidak dijalankankanya proses-proses musyawarah antara dua pihak ini jelas telah melanggar prosedural dan tahapan yang tercantum dalam UU No.2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pemerintah tidak mempertimbangkan pula dampak lebih luas secara sosial ekonomi bagi kehidupan warga jika penggusuran tetap dilanjutkan.
Tindakan sepihak pemerintah ini juga telah melanggar peraturan UN Basic Principles and Guidelines on Develpoment Based Evictions dan Displacement. Sebuah kebijakan yang menekankan pentingnya memelihara hak-hak warga yang digusur demi kepentingan pembangunan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Sejak SK Menteri Perhubungan No.34/2005 menetapkan 11 desa di Majalengka sebagai obyek pembangunan BIJB, 10 desa telah diratakan tanpa proses yang jelas. Desa Sukamulya seluas 735 ha adalah satu-satunya desa yang masih bertahan. Hingga saat ini, dari total 1.430 KK warga Desa Sukamulya, sejumlah 60 KK dengan lahan seluas 33 ha telah diserahkan kepada panitia melalui calo-calo pembebasan lahan, yang terus menerus mengintimidasi warga untuk menyerah dan melepaskan tanahnya.
Warga Desa Sukamulya, sebagaimana telah disampaikan ke Kementerian ATR/BPN, Komnas HAM dan Mabes Polri, selama ini konsisten menolak penggusuran dengan dasar sebagai berikut:
1. Belum disepakatinya bentuk ganti rugi;
2. Banyak terjadi kecurangan dan praktek calo yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat yang berusaha meraup keuntungan dari hasil ganti rugi lahan milik warga;
3. Dari pengalaman desa lain yang sudah dibebaskan lahannya, justru kehidupan warganya lebih terlantar/sengsara;
4. Dalam proses pengadaan tanah proyek BIJB, pemerintah sama sekali tidak mengedepankan dialog bersama warga dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, budaya yang lebih luas bagi warga desa, seperti keberlanjutan mata pencaharian warga yang utamanya bertani/berkebun, serta pendidikan anak-anak Desa Sukamulya.
PMII sebagai sebuah organisasi yang konsisten dalam memperjuangkan hak-hak rakyat atas tanahnya mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Sukamulya dan mengecam dengan keras rencana pengukuran yang akan menggusur desa Sukamulya untuk pembangunan proyek ambisius pembangunan bandara dengan tuntutan:
1. Menolak segala bentuk perampasan tanah rakyat atas dalih pembangunan
2. Menuntut pemerintah untuk menarik keterlibatan TNI dan Polri dalam proses pengukuran tanah untuk penggusuran tanah warga desa Sukamulya
3. Menuntut pemerintah untuk menunda proses pengukuran sebelum adanya dialog bersama seluruh masyarakat terdampak dengan melibatkan semuah pihak.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk menjadi perhatian semua pihak sebagai sebuah dukungan terhadap perjuangan rakyat Sukamulya dalam mempertahankan desa mereka dari penggusuran.
Bandung, 17 November 2016
Hormat Kami,
Syamsudin
Ketua I PKC PMII Jabar
(Red: Mahbib)
Dari Nu Online:
nu.or.idAhmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah News, Cerita, Nahdlatul Ulama Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah
