Kamis, 25 Mei 2017

Inilah Tindakan Kekerasan Suami dalam Rumah Tangga

"Nusyuz" lazimnya dipahami sebagai bentuk praktik kedurhakaan istri terhadap suami. Padahal sebenarnya nusyuz bisa dilakukan masing-masing pihak. Karenanya kalangan laki-laki perlu mempelajari kembali bentuk-bentuk nusyuz, kekerasan, dan penanganannya agar tidak mengundang murka Allah, keretakan rumah tangga, dan bisa mengarah pada kriminal.

Berikut ini adalah keterangan Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin wa ‘Umdatul Muftiyin terkait nusyuz yang dilakukan para suami.

Inilah Tindakan Kekerasan Suami dalam Rumah Tangga (Sumber Gambar : Nu Online)
Inilah Tindakan Kekerasan Suami dalam Rumah Tangga (Sumber Gambar : Nu Online)

Inilah Tindakan Kekerasan Suami dalam Rumah Tangga

? ? ? ? ? ?. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. ? ? ?.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Bentuk nusyuz (durhaka) kedua ialah di mana pelakunya adalah suami. Nusyuz yang dilakukan suami harus dianalisa terlebih dahulu. Kalau suami tidak menunaikan kewajibannya terhadap istri seperti nafkah atau pembagian giliran (bagi yang poligami), pemerintah dalam hal ini pengadilan berhak menekan suami untuk menunaikan kewajibannya.

Kalau suami berperangai buruk terhadap istri, menyakiti istri, dan memukulnya tanpa sebab, pemerintah wajib menghentikan tindakan aniaya suami tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tatimmah. Kalau suami mengulangi tindakan aniayanya, pemerintah wajib menjatuhkan sanksi untuknya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Sebagaimana pernah disinggung bahwa memukul istri yang dimaksud adalah pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan bukan pada anggota vital tubuh istri, dan pukulan bukan di wajah di mana keindahan wanita berpusat di sini.

Pemukulan juga dianjurkan tidak memakai tangan atau pecut apalagi benda tumpul atau benda tajam lainnya. Imam An-Nawawi mengajurkan pemukulan dilakukan dengan menggunakan sapu tangan sebagaimana disebutkan di kitab Al-Majmu fi Syarhil Muhazzab.

Keterangan Imam An-Nawawi di atas mengisyaratkan bahwa pasangan muda-mudi yang akan melanjutkan ke jenjang perkawinan perlu mempelajari hukum positif atau UU yang berlaku di Indonesia terutama yang mengatur kehidupan berumah tangga. Hal ini dimaksudkan agar setiap pasangan dapat menghindarkan diri dari tindakan aniaya satu sama lain.

Salah-salah sikap, seorang suami bisa masuk penjara atas pemukulan, kekerasan, atau bentuk aniaya lainnya terhadap istri dengan dakwaan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Demikian sebaliknya.

Calon-calon suami juga perlu mempelajari sikap keseharian Rasulullah SAW dalam berumah tangga, sikap terhadap istri, anak, cucu, bahkan tetangga. Pelajaran itu diharapkan berlanjut pada keteladanan mereka kepada Rasulullah SAW. Wallahu A’lam. (Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Bahtsul Masail, Doa, Pendidikan Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Selasa, 23 Mei 2017

Ansor Kraksaan Minta Masyarakat Tidak Terpengaruh Isu Politik

Probolinggo, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah - Ketua Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo Taufik meminta kepada masyarakat, terutama kader Ansor agar tidak terpengaruh isu politik yang mengatasnamakan agama Islam. Menurut Taufik, belakangan ini banyak isu-isu propaganda politik yang cenderung membahayakan keretakan sosial.

"Kader Ansor dan Banser serta seluruh masyarakat di bawah pimpinan PCNU Kota Kraksaan jangan mudah terprovokasi? dengan adanya demo yang mengatasnamakan Islam," katanya, Senin (31/10).

Ansor Kraksaan Minta Masyarakat Tidak Terpengaruh Isu Politik (Sumber Gambar : Nu Online)
Ansor Kraksaan Minta Masyarakat Tidak Terpengaruh Isu Politik (Sumber Gambar : Nu Online)

Ansor Kraksaan Minta Masyarakat Tidak Terpengaruh Isu Politik

Menurut Taufik, demo yang dimaksud adalah demo terkait Pilkada DKI Jakarta. Di mana tersiar kabar akan ada demo besar secara nasional mendesak polisi untuk menangkap calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap melecehkan Islam.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

“Terlebih terkait isu yang terus memanas belakangan tersebut, PBNU telah mengeluarkan surat instruksi yang meminta agar masyarakat tidak ikut dalam permasalahan politik saat ini,” jelasnya.

Kepada kader Ansor dan Banser Taufik mengimbau untuk lebih mengutamakan syiar Islam, khususnya tetap berpegang teguh kepada aqidah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). “Kemurnian Islam harus dijaga dan disyiarkan, bukan malah dicampur adukan dengan gejolak politik,” tegasnya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Terkait dengan perbedaan pandangan ulama soal aksi 4 November itu, Taufik mengajak kepada segenap elemen masyarakat di Kabupaten Probolinggo agar menghargai perbedaan tersebut. Karena perbedaan itu merupakan keniscayaan dan tidak perlu diperdebatkan.

“Akan tetapi saya mengimbau, supaya aksi itu tidak diselenggarakan secara masif dikarenakan rentan ditunggangi kepentingan politik. Tapi saya tetap mendesak proses hukum tetap berjalan,” katanya.

Taufik mendorong kepada kader Ansor dan Banser untuk fokus mengembangkan potensi diri. GP Ansor selaku induk organisasi akan terus melakukan pendampingan. Tujuannya agar kader Ansor bisa benar-benar memberi manfaat untuk agama dan masyarakat.

“Ansor juga harus mendukung program pemerintah sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat utamanya Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (Syamsul Akbar/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Daerah, Makam Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Senin, 22 Mei 2017

33.347 Madrasah Sudah Terakreditasi

Jakarta, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Indonesia memiliki ribuan lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan madrasah. Data Direktorat Pendidikan Madrasah menunjukan bahwa ada 76.551 madrasah tersebar di seluruh pelosok negeri, baik Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

33.347 Madrasah Sudah Terakreditasi (Sumber Gambar : Nu Online)
33.347 Madrasah Sudah Terakreditasi (Sumber Gambar : Nu Online)

33.347 Madrasah Sudah Terakreditasi

Untuk jenjang pendidikan anak usia dini, Kementerian Agama membina 26.098 RA. Sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar dan menangah, ada 50.453 MI, MTs, dan MA.

Akreditasi RA belum menjadi target prioritas karena lembaga akreditasinya baru terbentuk 2015 (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini/Non Formal atau BAN PAUD/NF). Sedangkan madrasah, sebanyak 33.347 madrasah sudah terakreditasi. Artinya, masih ada 17.106 madrasah yang belum terakreditasi.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Data ini terungkap pada pemaparan tim Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) di hadapan Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin beserja jajarannya, Rabu (14/12).

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Sebanyak 16.237 MI sudah terkareditas, sedang 8.693 MI lainnya belum. Untuk jenjang MTs, 11.573 madrasah sudah terakreditasi, sedang 6.009 madrasah belum. Adapun MA, 5.537 madrasah sudah terakreditasi, dan 2.404 madrasah belum.

Ketua BAN S/M Abdul Muti dalam paparannya berharap alokasi anggaran untuk mendukung pengembangan madrasah di Kementerian Agama RI dapat dinaikan, termasuk salah satunya untuk alokasi akreditasi madrasah.

Terkait hal ini, Dirjen Pendidikan Islam Kamarudin Amin mengakui bahwa tantangan madrasah memang sangat besar, baik dari pemenuhan standard sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, isi, dan standard lainnya. Tantangan tersebut semakin terasa seiring dengan terbatasnya anggaran yang tersedia.

"Pendidikan Madrasah adalah salah satu hal yang tidak didesentralisasi, sehingga tanggung jawabnya masih di bawah Kemenag. Mengingat anggarannya masih rendah, dibutuhkan peran Pemda untuk bersama-sama pemerintah pusat membantu madrasah," kata Kamaruddin Amin sebagaimana diberitakan laman Kemenag RI, kemenag.go.id Rabu (14/12).

Di hadapan BAN SM, Kamarudin Amin bertekad mempercepat akreditasi madrasah sehingga semua madrasah dapat terakreditasi dengan baik. Untuk itu, Kamaruddin memandang perlu penganggaran khusus berkaitan dengan percepatan akreditasi madrasah ke depan.

Salah satu anggota BAN SM, Toni Taharuddin, mensinyalir belum optimalnya akreditasi madrasah karena masih kurang optimalnya pemenuhan standard sarana dan prasarana. Selain itu, masih ditemukan adanya sarana pendidikan yang belum sesuai peruntukannya, misalnya, laboratorium IPA digunakan untuk ruang kelas. Ada juga madrasah tidak memiliki perpustakaan, dan lain sebagainya.

Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan berharap proses akreditasi madrasah yang belum terakreditasi bisa selesai pada tahun 2019. Menurutnya, setiap tahun Direktorat Pendikan Madrasah terus memberikan bantuan penyelenggaraan bimbingan teknis akreditasi madrasah.

"Seperti tahun 2016, anggaran langsung diletakkan di Kanwil, bukan di pusat," kata M. Nur Kholis.

"Proses bimbingan teknis akreditasi madrasah juga melibatkan tim Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah," tambahnya. (Red: Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Habib Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Minggu, 21 Mei 2017

PMII Mataram Dukung BNN Tes Urine untuk Semua Pejabat

Mataram, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Mataram mendukung penuh pemberantasan narkoba di Tanah Air di semua lini, termasuk di lingkungan pejabat pemerintahan.

PMII Mataram Dukung BNN Tes Urine untuk Semua Pejabat (Sumber Gambar : Nu Online)
PMII Mataram Dukung BNN Tes Urine untuk Semua Pejabat (Sumber Gambar : Nu Online)

PMII Mataram Dukung BNN Tes Urine untuk Semua Pejabat

“Kami kerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Kapolda Nusa Tenggara Barat, karena kami dukung tes urine bagi semua aparat pemerintah,” kata Ketua PC PMII Mataram Aziz Muslim, Ahad (17/4).

Hal itu ia sampaikan seiring dengan peringatan hari lahir ke-56 PMII yang jatuh pada 17 April. PMII setempat telah memperingati agenda tahunan tersebut dirangkai reuni akbar alumni PMII dari masa ke masa di Auditoruim IAIN Mataram Sabtu malam, dilanjutkan dengan mengisi momen care freeday di taman udaya Kota Mataram, Ahad.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Selain narkoba, PMII Kota Mataram juga menaruh perhatian terhadap isu radikalisme. Ideologi dan aksi kekerasan dari sejumlah kelompok patut mendapat perhatian sejumlah pihak.

Harlah dan reuni akbar alumni PMII dihadiri sejumlah mantan ketua ketua PC PMII Kota Mataram, seperti Lalu Aksar Ansor yang kini menjadi Ketua KPU NTB, Suaeb Quri, Selamat Subroto, dan Suparman Ambakti, dan ketua PKC PMII NTB terpilih Syamsul Rahman. (Syasmsul Hadi/Mahbib)

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Meme Islam, Pertandingan Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

KH Tamamuddin Mundji Mustasyar PCNU Rembang Tutup Usia

Rembang, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Kabar duka sedang menyelimuti warga NU di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pasalnya pada Rabu, (29/3) siang Mustasyar PCNU Rembang sekaligus Pengasuh Pesantren Raudlatul Falah Rembang, KH Ahmad Tamamuddin Mundji (90) tutup usia.

Menurut keterangan salah seorang santri Kiai Tamam, Fahruri menjelaskan, pada Selasa malam, usai mengaji, Kiai Taman merasakan sesak nafas hingga dia harus dibawa ke Rumah Sakit Islam (RSI) Arafah Rembang.

KH Tamamuddin Mundji Mustasyar PCNU Rembang Tutup Usia (Sumber Gambar : Nu Online)
KH Tamamuddin Mundji Mustasyar PCNU Rembang Tutup Usia (Sumber Gambar : Nu Online)

KH Tamamuddin Mundji Mustasyar PCNU Rembang Tutup Usia

Ia menambahkan, Kiai Tamam yang merupakan murid sekaligus teman KH Sahal Mahfudz dikabarkan menghembuskan nafas terkahir setelah menjalani perawatan kurang lebih selama sepuluh jam di RSI Arafah. 

"Bakda Maghrib setelah ngajar ngaji, Kiai Tamam dilarikan di rumah sakit," jelas Fahruri. Kiai Tamam tercatat pernah didaulat meletakkan batu pertama pembangunan Pesantren Muhibbul Musthofa Rembang asuhan KH Ahmad Kurdi.

(Baca: Peletakkan Batu Pertama Pendirian Pesantren Muhibbul Musthofa Rembang)

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Menurut keterangan masyarakat sekitar, Kiai Tamam sudah lama menderita keluhan sesak nafas. Namun, semangat mengajar para santri tetap membuncah di dada Kiai Tamam.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Kiai Tamam merupakan tokoh pendiri Pondok Pesantren Raudlatul Falah Desa Sidorejo, Kecamatan Pamotan, Rembang. 

Dua hari sebelum meninggal, Kiai Tamam masih aktif menjadi imam shalat subuh di masjid desa setempat. Kiai sepuh Rembang itu wafat pada usia 90 tahun. 

Menurut rencana, pemakaman akan dilakukan, Rabu (29/3) malam. Sebelumnya, Kiai Tamam memang pernah berpesan untuk langsung dimakamkan saja jika meninggal dunia. Jenazah Kiai Tamam akan dimakamkan di komplek makam keluarga. (Ahmad Asmui/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Nahdlatul Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Sabtu, 20 Mei 2017

Puluhan Mahasiswa IPMAFA Bersih-bersih Sungai Tayu

Pati, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Institut Pesantren Mathaliul Falah (IPMAFA) kabupaten Pati bersama aktivis lingkungan di Pati meramaikan kegiatan “Jogo Kali”, Ahad (1/11). Mereka memunguti sampah di sepanjang tepi sungai Bendokaton sampai Sambiroto kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Puluhan Mahasiswa IPMAFA Bersih-bersih Sungai Tayu (Sumber Gambar : Nu Online)
Puluhan Mahasiswa IPMAFA Bersih-bersih Sungai Tayu (Sumber Gambar : Nu Online)

Puluhan Mahasiswa IPMAFA Bersih-bersih Sungai Tayu

Pada kegiatan yang berlangsung selama dua hari, (31/10-1/11) mereka juga memunguti sampah di dalam sungai untuk kemudian dikumpulkan di daur ulang.

Kegiatan “jaga kali” dan “bersih kali” ini diharapkan mengispirasi warga dan mau bergotong royong dalam merawat lingkungan dan mau melestarikan, ungkap aktivis lingkungan setempat Shoimul Mubarok.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Kegiatan yang berlangsung dari pagi sampai malam hari berjalan dengan teratur dan mengundang simpati dari warga dan masyarakat setempat. Sedangkan beberapa Kepala Desa di sepanjang sungai Dokaton sampai Sambiroto ikut memberikan dukungan terhadap kegiatan ini. Mereka sepakat agar ke depan masyarakat yang letak rumahnya berada di tepi sungai agar tidak sembarangan lagi dalam membuang sampah lebih-lebih di area sungai.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Ketua BEM-Prodi PMI IPMAFA Zaky Fuad menjelaskan, “Respon masyarakat terhadap keberadaan mahasiswa yang mengikuti kegiatan bersih sangat positif karena sungai mereka menjadi bersih dan elok.”

Sementara itu, Ketua Prodi PMI Faiz Aminuddin mengapresiasi kegiatan bersih kali ini. ? Menurutnya, sudah sewajarnya menjadi mahasiswa tidak hanya sebatas berkutat dengan buku dan teori, tetapi program aksi untuk menjawab problematika sosial penting untuk mulai ditumbuhkan.

“Niat baik para mahasiswa PMI yang ikut terlibat langsung dalam bersih kali merupakan langkah awal yang baik, dan kalau bisa berkelanjutan, apalagi sebentar lagi musim hujan sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengurangi risiko banjir,” kata Alumnus Psikologi Sosial UGM ini. (Siswanto/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Hadits Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Kamis, 18 Mei 2017

Saat Reses, Ketua Fatayat Jombang Serap Keluhan Warga

Jombang, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Bagi Ketua Fatayat NU Jombang Ema Umiyyatul Chusnah, reses tidak bermakna libur. Ia menggunakan kesempatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ia mengambil kesempatan ini semaksimal mungkin untuk mendengar lebih banyak persoalan riil warga.

Saat Reses, Ketua Fatayat Jombang Serap Keluhan Warga (Sumber Gambar : Nu Online)
Saat Reses, Ketua Fatayat Jombang Serap Keluhan Warga (Sumber Gambar : Nu Online)

Saat Reses, Ketua Fatayat Jombang Serap Keluhan Warga

"Sebenarnya, reses itu hanya formalisasi dari intensitas menyapa rakyat," kata Ema kepada Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah, Rabu (10/12).

Ning Ema menegaskan, pada hakikatnya dalam setiap saat wakil rakyat harusnya bisa turun dan menyapa masyarakat agar mengetahui dari dekat apa yang tengah mereka alami. "Keluhan soal layanan kesehatan, fasilitas umum, pendidikan, kebijakan pemerintah daerah, sering kami sampaikan saat kegiatan Fatayat maupun kunjungan lain," katanya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Pada pertemuan ini, Ning Ema lebih menjelaskan kebijakan pemerintah daerah yang belum dipahami masyarakat agar tidak keliru memberikan persepsi.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Sejumlah hal krusial disampaikan perwakilan masyarakat. Di antaranya soal sengkarut data penduduk miskin. Demikian juga keengganan perangkat desa untuk melibatkan para aktifis jamiyah seperti Fatayat dan Muslimat dalam musyawarah desa.

Terhadap sejumlah keluhan ini, Ning Ema menerangkan bahwa para aktifis NU dapat terlibat dalam menentukan kebijakan di tempat masing-masing. "Dari mulai data penduduk miskin, hingga keterlibatan para pegiat organisasi sosial keagamaan dalam rapat-rapat resmi di balai desa," terangnya.

Berbeda dengan reses para anggota dewan yang lain, Ning Ema lebih menggunakan rumah salah seorang warga untuk mendengar masukan tersebut. "Bukan gedung partai atau gedung pertemuan, tapi kami menggunakan rumah warga sebagai tempat mendengar aspirasi," kata cucu KH Abdul Wahab Chasbullah ini. (Syaifullah/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Ubudiyah, Internasional Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah