Persinggungan Pak Misbach dengan NU

“Tahun 1957, saya mula-mula dekat dengan Pak Djamaludi Malik ketika suasana politik pro dan anti Komunis mulai memanas. Saat itu, mulai dilakukan gerilya terhadap kegiatan Lekra yang semakin melebarkan sayapnya. Sejak itu pula, saya mulai berkenalan dengan NU.”

Demikian kalimat Misbach Yusa Biran tulisan berjudul Pertegas Dulu Orientasi Fiqh Kesenian NU. tulisan tersebut sebagai penghantar dalam buku Lesbumi karya Choirotun Chisaan yang diterbitkan LKiS, Yogyakarta 2008.

Persinggungan Pak Misbach dengan NU (Sumber Gambar : Nu Online)

Persinggungan Pak Misbach dengan NU

Indonesia pasca kemerdekaan, utamanya di tahun-tahun 50an hingga 60an memang “ramai” terkait dengan polemik kebudayaan. Misalnya muncul istilah “Seni Otonom” lawan “Seni Bertendensi”. Polemik makin tebal dan terang benderang, umpamanya perkara pro dan kontra politik Komunis, tempatnya Lekra. Pada masa itulah, masing-masing seniman dan budayawan mencari “rumah” yang bisa melindungi kepentingannya, karyanya, perjuangannya, dan cita-citanya.

NU, seperti yang kata Asrul Sani, menangkap dengan cerdas situasi tersebut. 

“Djamaludin Malik datang kepada Wahid Hasyim. Dan Wahid Wasyim berpendapat, ‘Ini kan pasar besar!’ Sikap kita adalah di segala tempat kita mesti hadir. NU yang datang dari dunia pesantren harus terbuka meihat perkembangan,” cerita Asrul pada majalah Vista, 1988. Inilah salah satu dasar pemikirian NU mendirikan Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi). 

Cerita Asrul seikat dengan pendapat Abd. Mun’im DZ. Ia bilang, “NU berkentingan juga untuk memperkuat di bidang kebudayaan. Orang-orang hebat seperti Pak Asrul Sani hanya cocok dan nyaman dengan NU, karena memiliki kesamaan visi yang sama, baik di bidang kesenian, kebudayaan, keindonesiaan dan tentu saja keagamaan NU,” ujar Mun’im pada saya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Dari sedikit catatan di atas, menjadi mafhum bahwa para budayawan dan seniman dari pelbagai bidang berbondong-bondong aktif dan menggerakkan Lesbumi di pelbagai daerah Indonesia. Misbach Jusa Biran adalah salah satunya. 

“Lesbumi bisa lebih aktif melawan Lekra maka saya minta izin HSBI untuk memimpin Lesbumi,” tulis Misbach. “Lesbumi tidak mudah diruntuhkan oleh Lekra meskipun di dalam tubuh Lesbumi terdapat musuh besar Lekra, yaitu Usmar Ismail, Asrul dan penyair Anas Ma’ruf,” lanjutnya. 

Setelah Lesbumi lahir tahun 1962 di Bandung, Misbach makin intens dengan NU,  meski pada saat yang sama dia bilang tetap “jaga jarak”. Misalnya, tidak mau menjadi anggota DPR mewakili dari Partai NU. Namun, dia menyokong Partai NU agar Aswaja memiliki wadah dalam kancah politik. Ia juga mengapresiasi berdirinya Lesbumi sebagai langkah yang maju dari NU. Di sisi lain, ia bertanya, kenapa masih ada kyai yang belum sreg dengan wadah perjuangan di bidang seni dan budaya.

Hari ini, 11 April 2012, Pak Misbach pulang ke Rahmatullah. Apakah akan muncul lagi dari kita seorang yang intens dan kritis sekaligus pada NU. Apakah Indonesia sudah punya pengganti seorang sineas dan seniman yang memiliki visi kebudayan ke depan?

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Pertanyaan di atas kiranya penting diajukan, bukan saja  Lesbumi sedang memperingati hari lahir yang ke-50 tahun atau masih dekat dengan hari film nasional, tapi ada hal yang lebih lebih besar lagi, yakni secara keseluruhan pemerintah Indonesia dinilai tidak memperhatikan kebudayaan dengan benar, jujur, dan sehat. Selamat jalan Pak Misbach. Semoga karyamu menjadi amal jariyah. (Hamzah Sahal)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah News Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Ini Cerita Sukses KPK Hong Kong Berantas Tindak Korupsi

Jakarta, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah - Mantan Wakil Komisaris dan Kepala Operasi The Independent Commission Against Corruption (ICAC-Komisi Independen Anti Korupsi) Hong Kong Tony Kwok mengatakan sebelum menjadi negara yang bersih dari tindakan korupsi Hong Kong merupakan negara dengan tingkat korupsi sangat tinggi. Tindak korupsi di Hong Kong terjadi di mana-mana dan dilakukan terorganisir.

“Pada tahun 1970-an di Hong Kong untuk persoalan pelanggaran lalu lintas saja, warga tahu jalan atau gang untuk menerobos. Mereka tahu bagaimana lepas dari hukuman. Karena petugas sendiri yang menerbitkan dan menjual ‘tanda’ pembebasan itu. Di rumah sakit, untuk mendapatkan tempat dan pelayanan terbaik, masyarakat membayar suap,” kata Kwok.

Ini Cerita Sukses KPK Hong Kong Berantas Tindak Korupsi (Sumber Gambar : Nu Online)

Ini Cerita Sukses KPK Hong Kong Berantas Tindak Korupsi

Demikian disampaikan Kwok pada kuliah umum dan diskusi Mencegah dan Memberatas Korupsi; Belajar dari Hong Kong di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (20/2).

Korupsi di Hong Kong, kata Kwok, berhasil diberantas dengan beberapa langkah. Pertama adalah melalui pendidikan, dari tingkat kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

“Saya berharap Indonesia juga menjadi negara yang bersih dari korupsi, karena di sini ada pendidikan, kemudian ada sekolah dan ajaran agama,” harap Kwok.

Namun, ia juga mengingatkan banyak orang bahwa pendidikan saja tidak cukup. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan. Menurutnya harus ada sistem yang bisa mencegah tindak korupsi.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

“Walau sudah diajarkan melalui pendidikan, ada kemungkinan orang tetap ingin korupsi. Anda harus menerapkan agar orang tidak akan jadi koruptor lagi. Karena itu harus dilakukan investigasi,” lanjut Kwok.

Kunci selanjutnya adalah fokus ke penegakan. Penegakan menjadi poin terpenting, karena pencegahan tanpa penegakan, akan susah untuk memberantas korupsi.

Kwok yang bergabung di ICAC sejak awal didirikan yakni tahun 1974 menerusakan langkah penting berikutnya alam pemberantasan tindak korupsi adalah kuatnya undang-undang.

“Dalam peraturan undang-undang kita tegaskan apa itu korupsi? Korupsi adalah tidak memanfaatkan secara berlebihan wewenang yang dimiliki. Kalau suap itu sudah jelas termasuk tindakan korupsi (bagi penerima suapnya),” kata Kwok.

Selain hal-hal di atas, profesionalisme dan ketersediaan SDM petugas, kebijakan politik, dan kerja sama dengan berbagai pihak menjadi bagian tak kalah penting pemberatasan tindak korupsi. (Kendi Setiawan/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Budaya, Kajian, Kajian Islam Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Khofifah Ragukan Kinerja BP Lumpur Lapindo

Jakarta, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Anggota Komisi VII DPR Khofifah Indar Parawansa meragukan kinerja Badan Pelaksana (BP) lumpur Lapindo. Badan ini merupakan pengganti Timnas lumpur Lapindo yang berakhir 8 April lalu. Hingga kini berbagai upaya nyatanya tak mampu mengatasi luapan lumpur Lapindo, kerja Timnas juga tak berhasil.

“Saya lihat Timnas saja orang-orangnya power full tetapi kurang suskes menangani lumpur,” kata Khofifah, yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, di Jakarta, Kamis (12/4) kemarin.

Khofifah Ragukan Kinerja BP Lumpur Lapindo (Sumber Gambar : Nu Online)

Khofifah Ragukan Kinerja BP Lumpur Lapindo

Keraguan Khofifah juga berkaitan dengan adanya hubungan antara pemilik PT Lapindo dengan badan tersebut. Maklum, badan yang terbentuk berlandaskan Keputusan Presiden ini dikepalai Sunarso, Staf Ahli Menko Kesra Bidang Kependudukan dan SDM. Aburizal Bakrie adalah salah satu pemilik PT Lapindo Brantas Inc.

Selain itu, menurut mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, terlalu birokratis. Badan ini tidak memiliki kebebasan untuk mengeksekusi keadaan di lapangan.

Hal itu karena mereka harus melapor terlebih dahulu kepada Badan Pengawas seperti Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa. ”Saya kasihan dengan orang-orang yang ada di Sidoarjo. Masyarakat semakin terkatung-katung,” ujarnya.

Khofifah meminta pemerintah pusat bekerja sepenuh hati untuk menyelesaikan lumpur Lapindo. Sebab, masyarakat Sidoarjo sudah lelah dan tersiksa dengan musibah tersebut. ”Pemerintah harus bertanggung jawab karena semuanya serba darurat di Sidoarjo,” katanya. (gpa/rif)

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Aswaja, Internasional, Kiai Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Para Pendukung Chaves Gabung di PSUV

Caracas, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Hampir 60 persen rakyat Venezuela yang memilih Presiden Hugo Chaves pada pemilu Desember silam telah mendaftarkan diri di Partai Sosialis Bersatu (PSUV). Demikian diungkapkan pengamat politik Albertio Muller, Selasa (11/6).

Para Pendukung Chaves Gabung di PSUV (Sumber Gambar : Nu Online)

Para Pendukung Chaves Gabung di PSUV

Dalam pernyataanya pada program En Vivo di sebuah stasiun televisi Venezolana de Television, Jenderal Muller yang juga anggota Komisi Tetap PSUV menegaskan adanya fakta yang menunjukkan, 5.4 juta rakyat Venezuela telah mendaftarkan diri untuk bergabung dengan PSUV.

Muller menyatakan bahwa proses registrasi, seperti disimpulkan pada Minggu lalu, mencapai lebih dari 50 persen suara yang akan mendukung Chaves untuk kembali memimpin negara kaya itu pada pemilu berikutnya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Muller juga menambahkan adanya fakta yang menunjukkan begitu banyak rakyat yang mendaftar untuk bergabung dengan sebuah partai yang akan menopang perkembangan sosialisme di Venezuela.

"Oposisi tidak dapat memobilisasi lebih dari 10 persen suara untuk mendukung agendanya," kata Muller seperti dilansir sumber Prenza Latina. (dar)Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Olahraga, Internasional Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

28 Negara Eropa Tanya NU Situasi Indonesia Terkini

Jakarta, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah?



Sejumlah 28 Duta Besar negara Eropa bertemu dengan PBNU di Jakarta Selasa pagi (15/11). Perwakilan negara-negara tersebut menanyakan pandangan NU tentang radikalisme agama, kondisi Indonesia terkini dan ke depan.?

Pertanyaan tersebut dijawab Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj didampingi Ketua PBNU H Marsudi Syuhud, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU H Imam Pituduh dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU Anggia Ermarini. ?

28 Negara Eropa Tanya NU Situasi Indonesia Terkini (Sumber Gambar : Nu Online)

28 Negara Eropa Tanya NU Situasi Indonesia Terkini

Ditemui di gedung PBNU, H Marsudi Syuhud menceritakan, Kiai Said memulai dengan menjelaskan posisi Islam Nusantara. Tokoh-tokoh pendiri republik ini, di antraranya dari NU. Kiai-kiai NU yang yanng dimotori Hadrotussyekh KH Hasyim Asy’ari mampu menyatukan antara keagamaan (Islam) dan nasionalisme serta mengintegrasikan nilai agama dengan kultur nasional.?

Pada pendirian republik ini, kiai-kiai NU menyepakati negara Indonesia berlandaskan pada Pancasila yang diambil dari budaya dan spirit agama. Kebangasaan yang dibangun ini sudah final untuk mengakomodasi keanekaregaman identitas Indonesia.?

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

“Adanya keragaman tersebut adalah sunatullah Allah taala. Jika Allah mengehendaki di dunia ini satu umat, maka Allah pasti bisa. Jadi, kebhinekaan ini sudah fakta dari Allah yang harus dirawat,” kata Marsudi menirukan Kiai Said.

Lebih lanjut, Marsudi menceritakan, hubungan agama dan nasionalisme yang menyatu tersebut diilhami dari kitab yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren NU, yaitu Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali.?

Di dalam kitab tersebut disebutkan, pemerintahan dan agama seperti dua sisi mata uang. Agama adalah pondasi. Sesuatu yang tidak ada pondasinya, maka akan roboh. Sementara pemerintahan adalah penjaga pondasi tersebut. Sesuatu yang tidak ada penjaganya, maka akan hilang.

Pertanyaan Duta Besar Uni Eropa selanjutnya adalah apakah kira-kira semua orang Indonesia seperti pemahaman orang NU?

Menurut Kiai Said, pada awal-awal pendirian republik, semua orang Indonesia bisa dikatakan sepaham dengan ide tersebut. Namun sekarang tidak lagi karena ada paham-paham pendatang baru. Mereka tidak tidak kenal susahnya perjuangan mendirikan republik ini. “Maka otaknya ingin mengubah dasar negara ini.”?

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Sementara NU, mengadopsi kenegaraan Rasulullah yang membentuk negara Madinah. Bentuk negara tersebut sangat menjamin kebinekaan. Di negara tersebut hidup bangsa Yahudi, Nasrani, Majusi. Di Islam sendiri ada Ansor dan Muhajirin.?

“Itu diatur dalam undang-undang Sohifah Madaniyah. Program yang diutamakan adalah taakhuh atau persaudaraan. Maka bagi NU kebhinekaan adalah niscaya dan harus dijaga bersama.”

Situasi hari ini

Duta Besar Uni Eropa juga bertanya tentang protes besar-besar umat Islam pada 4 November lalu.?

Pertanyaan itu dijawab Kiai Said dengan mengatakan, warga Jakarta, umumnya bangsa Indonesia, mempersoalkan gubernur Basuki Tjahaja Purnama tidak berawal dari identitas keagamaan, muslim atau nonmuslim, tapi ketersinggungan atas ucapannya yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51.

Gubernur tersebut dikenal dengan penggunaaan bahasa yang kurang diterima di publik. Rapat-rapat yang diunggah di media sosial dengan penggunaan kalimat yang tidak mendidik apabila didengar anak-anak. Kurang menyejukkan sebagai pemimpin.

Dari ungkakapan yang tidak diterima publik tersebut, ada pintu masuk yang besar, yaitu ketika gubernur yang sering disapa Ahok tersebut menyinggung surat Al-Maidah. Akhirnya, Ahok harus menghadapi persidangan di Bareskrim.?

NU, kata Kiai Said, menyikapi persoalan tersebut, jelas berpikir maslahat, mendahulukan kemaslahatan daripada kemadaratan. Apa pun keputusan pengadilan tersebut jika dipandang maslahat dan sesuai secara konstitusional yang berlaku, NU akan mendukungnya. (Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Jadwal Kajian, PonPes, Kajian Sunnah Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

10 Muharram, IPNU-IPPNU Jakpus Gelar Makesta dan Santunan

Jakarta, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah?

Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan ? Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jakarta Pusat menggelar Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) dan santunan anak yatim yang bertepatan dengan 10 Muharram 1434 H di Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.?

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting Kecamatan Sawah Besar, yaitu Sekretaris PCNU Jakarta Pusat, Ketua MWCNU Sawah Besar, Ketua FKPS Sawah Besar, Ketua MUI Sawah Besar, Ketua DMI Sawah Besar dan juga dihadiri oleh Pengurus Pimpinan Pusat IPNU rekan M Abdul Idris serta Pengurus PW IPNU dan IPPNU DKI Jakarta.

10 Muharram, IPNU-IPPNU Jakpus Gelar Makesta dan Santunan (Sumber Gambar : Nu Online)

10 Muharram, IPNU-IPPNU Jakpus Gelar Makesta dan Santunan

Ketua MWCNU Sawah Besar KH Ahmad Ihsan membuka acara Makesta dan santunan tersebut sekaligus yang bertindak sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini, ia mengatakan “Pelajar Nahdlatul Ulama jangan mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas dan paham-paham ajaran Islam yang menyesatkan. Salah satunya tawuran yang sudah menjadi hal biasa bagi pelajar khususnya di jakarta,” ungkapnya.?

Ketua PC IPNU Jakpus, Friady Maulana mengatakan kegiatan Makesta Roadshow ini akan terus berlanjut dua kali dalam sebulan yang bergilir di setiap kecamatan se-Jakarta Pusat, pengkaderan terus kita tingkatkan untuk mencari bibit-bibit pelajar NU yang tangguh, kreatif dan bertaqwa.?

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

“PC IPNU dan IPPNU Jakarta Pusat telah memprogramkan bahwa di tahun 2013 akan mendirikan koperasi pelajar, yang bertujuan untuk memfasilitasi pelajar-pelajar NU yang mempunyai kemampuan untuk berwiraswasta dan mengembangkan usaha-usahanya serta untuk mensejahterakan para anggotanya,” tambahnya?

Kegiatan ? ini diharapkan dapat menciptakan kader-kader IPNU dan IPPNU yang tanggungjawab dan mampu menemukan relevansi nilai-nilai islam dengan realiatas yang berkembang di masyarakat.

Redaktur ? ? : Mukafi Niam

Kontributor: M Ansory

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Hikmah, Syariah Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

PBNU: Gerakan Politik Transnasional Turunkan Krediblitas NKRI

Tulungagung, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengemukakan, gerakan politik transnasional telah menurunkan kredibilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menjaga kedaulatan dan perlindungan rakyat. Gerakan tersebut juga mengakibatkan Indonesia dikendalikan kekuasaan orang-orang luar.

Jangan sampai negara kita dikendalikan kekuasaan dari luar. Warga NU jangan mengikuti langkah gerakan politik transnasional, tegas Hasyim kepada wartawan usai silaturrahim antara PBNU dengan jajaran pengurus NU se-Karesidenan Kediri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien, Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Ahad (8/7) kemarin.

PBNU: Gerakan Politik Transnasional Turunkan Krediblitas NKRI (Sumber Gambar : Nu Online)

PBNU: Gerakan Politik Transnasional Turunkan Krediblitas NKRI

Acara tersebut diikuti fungsionaris NU dari Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan Nganjuk. Hadir pula dalam acara itu, Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim Ali Maschan Moesa dan Bupati Tulungagung Heru Tjahjono. Demikian dilaporkan Kontributor Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah di Tulungagung, Muhibuddin.

Diakui Hasyim, munculnya gerakan-gerakan separatis di berbagai wilayah NKRI merupakan hasil dari gerakan politik transnasional. Gerakan separatis itu muncul, karena di-obok-obok dari luar negeri. Itu hasil dari gerakan transnasional, katanya.

Gerakan itu, tambah Hasyim, melahirkan pula terjadinya konflik lintas agama maupun konflik interen Islam. Selain itu, gerakan transnasional juga membuat kredibilitas negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan perlindungan rakyat jadi menurun.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Kapasitas negara kita ini turun terus. Coba lihat, mulai Ambalat, OPM (Organisasi Papua Merdeka), RMS (Republik Maluku Selatan), hingga ditandatananinya resolusi Dewan Keamanan PBB soal Irak. Senator datang hanya memakai celana pendek. Ini apa maknanya? Sementara, rakyatnya sendiri juga tak terlindungi, seperti kasus Lapindo, penderitaan TKI dan lainnya, urai mantan Ketua PWNU Jatim itu.

Dalam orasinya di hadapan fungsionaris NU, Hasyim juga memaparkan keprihatinannya terhadap keadaan Indonesia. Saat ini, Negara Indonesia dibuat bal-balan (sepak bola) negara luar, kata Hasyim mengingatkan.

Banyaknya pulau teritorial NKRI yang hilang, TKI yang menderita, pesawat terbang Indonesia yang dilarang mendarat di Eropa, sebut Hasyim, menjadi contoh nyata betapa menurunnya kredibilitas negara. Larangan pesawat terbang mendarat itu juga berarti produk-produk kita tak boleh dibawa ke sana. Ini bahaya, papar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, itu.

Dia mengatakan, kondisi semacam ini menunjukkan bahwa keadaan Indonesia sudah tidak terjamin lagi. Sementara, rakyat masih membutuhkan perlindungan dari negara.

Situasi politik kita tiap hari diwarnai gegeran (konflik) terus. Di tengah suasana itu, muncul gerakan OPM, RMS, Borneo dan sebagainya yang mengancam kesatuan teritorial NKRI, katanya. (rif)

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Pendidikan, Warta Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah