LPBINU DKI Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana lewat Dongeng

Jakarta, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) DKI Jakarta menyelenggarakan Road Show Dongeng Anak Nusantara sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi nilai-nilai tentang berbakti pada orang tua, guru, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana serta cara menyayangi lingkungan hidup.

Ketua LPBINU DKI Jakarta M. Wahib mengatakan,? program ini terlaksana atas kerja sama LPBINU DKI Jakarta dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Dini Indonesia (Himpaudi). Senin (24/10) hari ini, acara diselenggarakan di gedung Perpustakaan Jakarta Barat. Sebelumnya acara serupa dilaksanakan di RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak) Kedoya Utara.

LPBINU DKI Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana lewat Dongeng (Sumber Gambar : Nu Online)

LPBINU DKI Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana lewat Dongeng

“Kerja sama ini akan terus dilaksanakan di beberapa tempat,” katanya didampingi Desi Setyowahyuni, ketua manajemen dongeng LPBINU dan Tim. Hal ini juga diamini? Dewi sebagai ketua Himpaudi Duri Kepa Jakarta Barat.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Penyampaian nilai-nilai melalui media dongeng dinilai sangat efektif untuk anak-anak yang juga sering menjadi korban bencana alam. Lewat pendongeng Kak Toni bersama bonekanya, Dodo, dongeng diharapkan menyentuh emosi anak-anak sehingga tebangun kesadaran tentang pentingnya peduli terhadap alam. Dongeng kali ini tidak hanya dihadiri anak-anak namun? juga para orang tua dan guru yang mendampingi.

Sarah, Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan Jakarta Barat mengucapkan terima kasih kepada LPBINU DKI Jakarta yang telah memilih perpustakaan sebagai bagian dari wahana sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana dan peduli lingkungan. Ia berharap LPBINU DKI Jakarta dapat melaksanakan sosialisasi melalui dongeng di Perpustakaan Jakarta Barat secara terjadwal dan periodik. (Red: Mahbib)

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah AlaNu Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Kemenag Surabaya Sosialisasikan Aturan Baru Terkait Haji

Surabaya, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Tidak semua kaum muslimin di tanah air bisa mendaftar dan berangkat haji. Kementerian Agama (Kemenang) baru saja membuat aturan terkait ibah haji yang perlu diketahui kaum muslimin.

Kemenag Surabaya Sosialisasikan Aturan Baru Terkait Haji (Sumber Gambar : Nu Online)

Kemenag Surabaya Sosialisasikan Aturan Baru Terkait Haji

Kepala Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Surabaya, KH Farmadi Hasyim menjelaskan sejumlah aturan tersebut pada kegiatan Ngaji Manasik Haji dan Umrah yang diselenggarakan salah satu kelompok bimbingan ibadah haji di Surabaya, Ahad (15/5).

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

"Kementerian Agama mematok usia minimal calon jamaah haji atau CJH adalah 12 tahun," kata Kiai Farmadi, sapaan akrabnya di hadapan jamaah yang hadir. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. "Aturan tersebut berlaku secara serentak di seluruh Indonesia sejak 18 April 2016," kata Wakil Ketua PW Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jatim ini.

Alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya tersebut menuturkan ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan lahirnya keputusan itu. "Salah satunya, masalah kematangan umur atau yang dalam bahasa fiqih disebut baligh," terangnya. Umur dikhawatirkan dapat berpengaruh pada proses ibadah saat di Tanah Suci secara penuh. Hal itu dapat terjadi jika usia minimum pendaftaran tidak dibatasi, lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Kiai Farmadi juga menjelaskan PMA Nomor 29 Tahun 2015 merupakan perubahan dari PMA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Ada beberapa poin yang dihapus atau digantikan dalam aturan tersebut. Misalnya, pasal 4 ayat (1) PMA 14/2012 yang mengatur syarat mendaftar haji sehat jasmani dan rohani (keterangan dokter). Dalam aturan baru, ketentuan itu dihapus dan digantikan dengan syarat usia minimal pendaftaran CJH.

Aturan tersebut pun disusul dengan penghapusan ayat (3) PMA 14/2012 tentang ketentuan penggunaan kartu identitas lain bagi CJH di bawah 17 tahun. Sebab, dengan pembatasan usia 12 tahun, CJH dimungkinkan memiliki kartu identitas resmi saat akan berangkat.

Yang juga layak diketahui publik adalah bagi mereka yang pernah menunaikan ibadah haji. "PMA 29/2015 ini juga mengatur pendaftaran mereka yang telah berhaji," ungkapnya. Sesuai pasal 3 ayat (4), jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji baru dapat melakukan pendaftaran haji setelah sepuluh tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.

"Dengan aturan ini pemerintah akan memberikan prioritas mereka yang belum berhaji, mengingat masa tunggu keberangkatan haji saat ini sudah terlalu lama," jelasnya.

Sebagai abdi masyarakat dan negara, Kiai Farmadi akan terus melakukan sosialisasi sejumlah aturan baru yang akan berlaku untuk musim haji tahun ini. "Penjelasan juga diperlukan sebagai pengetahuan bagi mereka yang akan mendaftar, maupun yang sudah ada kepastian keberangkatan ke tanah suci," pungkasnya. (Ibnu Nawawi/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Ahlussunnah, Humor Islam, Ubudiyah Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Pertama Kali PKD Ansor Diikuti Perempuan

Tasikmalaya, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah - Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) Ansor Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya begitu istimewa. Pasalnya, pertama kali dalam sejarah Ansor di Tasikmalaya diikuti peserta perempuan. Sebanyak 15 perempuan berusia 17 - 20 tahun itu begitu antusias mengikuti seluruh materi pengkaderan hingga akhir termasuk sampai pembaiatan.

Ketua GP Ansor Kota Tasikmalaya Ricky Assegaf tampak kebingungan karena Ansor organisasi pemuda di bawah naungan Nahdlatu Ulama (NU).

Pertama Kali PKD Ansor Diikuti Perempuan (Sumber Gambar : Nu Online)

Pertama Kali PKD Ansor Diikuti Perempuan

Meski demikian, bagi salah satu peserta, Ai (19), keikutsertaan mereka pada PKD dilatarbelakangi keingintahuan terhadap Ansor secara mendalam. Pasalnya banyak sekali informasi yang selalu memojokkan Ansor.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

"Ingin tahu saja Ansor itu bagaimana. Ternyata Ansor hebat. Bentengnya ulama, bentengnya NU, Indonesia dan Aswaja," katanya.

PKD yang digelar di Pesantren KH Ahmad Tajudin Fauzan Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung sejak Sabtu-Ahad (26-27/11) ini diikuti 41 peserta pria dan 15 perempuan.

Ketua GP Ansor Cihideung Erus Rustandi tak menyangka santriwati di pesantren tersebut ingin ikut PKD. Setelah dikonsultasikan, Ketua GP Ansor Kota Tasikmalaya mengizinkan mereka.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

"Meski sudah ada Fatayat, tak ada salahnya jadi agenda ke depan kalau ada Banserwati," kata Erus. (Nurjani/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Ahlussunnah, Kiai Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Baanar Tulungagung Segera Dideklarasaikan

Tulunggaung, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Tulungagung, resmi mendirikan Badan Ansor Anti Narkoba (Baanar). Badan ini secara khusus membidangi masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat ? di Kabupaten Tulungagung.

Ketua Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Kabupaten Tulungagung, Sahrul Munir mengatakan, Ansor secara struktural telah membentuk Baanar dari tingkat pusat sampai daerah. Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah memerintahkan pada pengurus di daerah untuk membentuk badan ini.

Baanar Tulungagung Segera Dideklarasaikan (Sumber Gambar : Nu Online)

Baanar Tulungagung Segera Dideklarasaikan

“Saat ini penyalahgunaan narkotika sudah darurat, sama bahayanya dengan terorisme. Sesuai data setiap hari sekitar 45 orang meninggal gara-gara Narkoba. Kita semua warga Ansor punya kewajiban yang sama untuk membantu Kepolisian dan BNN untuk mencegahnya,” ungkap Sahrul Munir kepada Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah, Jumat (5/8) pagi di arena Rakernas Banser di Tulunggung.

Munir mengatakan, kader GP Ansor berusia antara 30-40 tahun. Sedangkan pengguna narkoba rata-rata di usia produktif. Maka GP Ansor sebagai Badan Otonom Nahdlatu Ulama (NU), punya kewajiban yang sama, terlebih Ansor memiliki struktural sampai tingkat Kelurahan/Desa.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

“Kepengurusan Ansor Tulungagung ada 19 anak Cabang Kecamatan dan 271 ? desa dan kelurahan. Maka ini sangat efektif untuk perang lawan narkoba,” katanya.

Untuk menangani organisasi ini,lanjut Munir, ia telah menunjuk Hariadi mantan Komandan Banser periode sebelumnya untuk menjabat sebagai Kepala Baanar Kabupaten Tulungagung.

“Saya yakin dengan pengalaman dilapangan Cak Hariadi. Organisasi ini akan efektif dan bisa berjalan. Apalagi ? terkait ini kita harus selalu koordinasi dengan Polres dan BNN Daerah,” tandasnya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

“Karena ada momen Rakernas Banser. Maka saya nunutkan deklarasinya. Mumpung Ketua Umum Gus Yaqut hadir di Tulungagung,” kata Munir. (Imam Kusnin/Fathoni) ?

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah News, Daerah Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Fatayat NU Tekan Angka Perceraian di Banten

Lebak, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Pimpinan Wilayah Fatayat NU Banten prihatin dengan sering terajadinya perceraian di wilayah tersebut. Untuk menanggulanginya, organisasi perempuan NU tersebut memberikan informasi dan sharing akan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga, khususnya anggota inti di rumah.

“Karakter baik pada individu-individu di luar rumah adalah cerminan hubungannya yang harmonis di rumah,” kata Ketua PW Fatayat NU Banten Menurut Miftahul Janah, melalui surat elektronik yang dikirim Jumat (12/9). ?

Fatayat NU Tekan Angka Perceraian di Banten (Sumber Gambar : Nu Online)

Fatayat NU Tekan Angka Perceraian di Banten

Pencegahan itu sambung dia, PW Fatayat NU Provinsi Banten bersama PC Fatayat NU Kab Lebak berkerja sama dengan PP Fatayat NU dan Ford Foundation menggelar dialog publik di PCNU Kabupaten Lebak pada (10/9) mengadakan dialog publik.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Kegiatan bertema “Relasi Keluarga Berkeadilan Gender Demi Terwujudnya Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah”, lanjut dia, diupayakan untuk mensosialisasikan pentingnya kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak.

“Kegiatan ini diharapkan dapat turut memberikan kontribusi positif bagi setiap keluarga sehingga dapat menekan terjadi nya peningkatan angka perceraian,” tuturnya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Ia mendeskripsikan kegiatan tersebut. Pembicara dalam dialog publik tersebut, Drs. Amin MPdi, menyampaikan tentang pentingnya meneladani Rasulullah dalam berkeluarga untuk menghargai dan menyayangi seluruh anggota keluarganya sehingga Rasulullah dapat mewujudkan keluarga sakinah dan penuh cinta.

Sedangkan Asep Zainal dari Dinas Kesehatan menyampaikan pentingnya kesehatan reproduksi bagi seluruh anggota keluarga, sehingga tercipta masyarakat yang berkualitas.

Iklilah MDF selaku? Manager Program dalam kegiatan itumembagikan buku berjudul “Kiat membangun Keluarga Sehat dan berkualitas” sebagai pembekalan penting bagi calon pasangan nikah. Buku tersebut dapat djadikan bahan diskusi pada seluruh kader bangsa, anak-anak kita di rumah sehingga ke depan mereka menjadi generasi yang sehat dan memperoleh yang berkualitas.

Hadir juga dalam kegiatan itu mewakili Bupati Kab Lebak, Asda IV Drs Eka Darmana MPd, Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lebak KH Mas’ud yang juga pengasuh PP AlHidayah Lebak, dan H. Arsid Wakil Ketua PCNU Lebak, dan Kepala Kanteor Wilayah Kementerian Agama Kab Lebak Drs. H. Amin MPdi,? ketua Gabungan Organisasi Wanita Lebak Hj. Siti Kania, Dinas Kesehatan, KUA, PP, Fatayat NU Hj. Muzaenah Zein dan Tim, serta kader Fatayat NU lainnya. Peserta yang hadir seluruhnya sekita 150 orang. (Red: Abdullah Alawi)

?

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Ubudiyah, Sejarah Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Mendes PDTT Minta KPK Audit Unit Kerja Kementerian

Jakarta, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit pada unit kerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Menurutnya, audit bisa dilakukan kapanpun tanpa izin terlebih dulu.

“Saya telah menyediakan ruangan khusus untuk KPK di sini (kantor Kemendes PDTT). Anytime bapak (KPK) boleh mengaudit unit-unit kerja saya tanpa izin dari saya. Tujuannya bukan mau cari atau nangkepin (menangkap) orang. Tujuannya adalah untuk pencegahan,” ujarnya di hadapan KPK pada Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengukuhan Agen Perubahan di Kantor Kalibata Jakarta, Senin (8/5).

Mendes PDTT Minta KPK Audit Unit Kerja Kementerian (Sumber Gambar : Nu Online)

Mendes PDTT Minta KPK Audit Unit Kerja Kementerian

Terkait pengawasan dana desa, menurutnya telah memaksimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) dana desa. Tahun 2016, Satgas Dana Desa berhasil mengumpulkan 900 kasus. Karena berhubungan dengan penyelenggaraan Negara, 200 kasus di antaranya diserahkan kepada KPK dan 167 diserahkan kepada pihak kepolisian. Sedangkan sisanya hanya soal kesalahan administratif.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

“Dari tota tersebut yang masuk ke meja hijau 67 kasus. Jadi 67 kasus sudah diketuk palu dan masuk ke meja hijau dan akan diadili,” ungkapnya.

Menteri Eko mengakui, melakukan pengawasan terhadap dana desa qsxdi 74.910 desa bukanlah hal mudah. Namun ia juga mengakui, bahwa program dana desa ternyata mampu menepis skeptisme masyarakat. Hal ini terbukti dengan terbangunnya 66.884 Kilometer jalan desa, 37.68 unit MCK desa, 38.184 penahan tanah dan ribuan infratruktur lain di desa.

“Apakah masyarakat desa mampu mengelola uangnya sendiri? Desa, perangkat desanya terbatas. Tapi kalau tidak kita mulai, kapan pun desa kita tidak akan mampu. Ini kan program baru, jika ada kesalahan kita minta kepada masyarakat agar jangan dibully. Kalau mereka ada kesalahan kita perbaiki, kita bantu sampai mereka bisa,” ujarnya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang mengungkapkan, sebanyak 216 laporan terkait dana desa telah masuk ke KPK. Menurutnya, hal tersebut akan dipelajari terlebih dulu untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

“Kita pelajari dulu. Kita kelompokkan mana isu-isu, yang kalau isunya sifatnya manajerial, Pak Menteri (Eko Putro Sanjojo) lebih fahamlah siapa-siapa yang perlu dipecat, diganti. Kalau terkait pidana KPK harus memperdalam,” terangnya.

Saud mengakui, risiko korupsi di Indonesia memang cukup tinggi. Menurutnya, juga harus mulai ada upaya agar pengawas di desa ikut membantu mengawasi dana desa. “Pendamping, mereka harus melakukan itu,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebagai wujud komitmen penguatan reformasi birokrasi Kemendes PDTT, Menteri Eko Putro Sandjojo mengukuhkan Agen Perubahan sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integeritas bagi seluruh karyawan, (08/5). Penandatanganan pakta integeritas tersebut, menjadi alat ukur kinerja Tahun 2017 dan komitmen terhadap keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja kementerian. (kemendesa.go.id/Mahbib)

Foto: fokusutama.com





. Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Makam, Kiai Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Penyerasian Almanak Tingkat Nasional Dimulai

Gresik, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Penyerasian Almanak Tingkat Nasional dibuka oleh Dirjend Bimas Islam Kementerian Agama RI H Abdul Djamil di Pendopo Kabupaten Gresik, Kamis (9/5) malam. Kegiatan ini digelar oleh Lajnah Falakiyah PBNU dan dihadiri pakar hisab-rukyat NU dari berbagai daerah.

Abdul Djamil mengatakan, penyerasian hisab merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan hari raya.

Penyerasian Almanak Tingkat Nasional Dimulai (Sumber Gambar : Nu Online)

Penyerasian Almanak Tingkat Nasional Dimulai

“Berbagai upaya tetap kita lakukan meskipun sampai saat ini belum ada titik temu. Kita tidak akan berputus asa,” katanya kepada Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah usai acara pembukaan.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Acara pembukaan Penyerasian Almanak Tingkat Nasional juga dihadiri oleh Rais Syuriyah PCNU Gresik KH Mahfudz Ma’shum, Bupati Gresik H Sambari Halim dan Wakil Bupati Muhammad Qosim, dan Dirjen Biman Islam Kemenag RI H Abdul Jamil, dan Kasubdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat H. Ahmad Izzuddin.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Rais Syuriyah PCNU Gresik KH Mahfudz Ma’shum mewakili panitia daerah mengatakan, hisab penentuan awal bulan menjadi bagian tugas yang harus dilakukan oleh umat Islam karena berkaitan dengan persoalan ibadah.

“Hukum melakukan hisab adalah fardu kifayah. Semoga para ahli falak mendapatkan pahala yang besar karena berkat mereka ini orang Islam lepas dari dosa,” katanya.

Ketua Lajnah Falakiyah PBNU KH A. Ghazali Masroeri mengatakan, sedikitnya ada 20 metode hisab yang berkembang di Indonesia, dan diantaranya memiliki tingkat perbedaan yang cukup signifikan. Maka perlu ada upaya yang disebut oleh NU sebagai “penyerasian hisab”.

“Perbedaan hisab bisa menjadi persoalan. Maka kita lakukan penyerasian hisab atau hisab jama’i yang nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk almanak,” kata Kiai Ghazali.

Kegiatan Penyerasian Almanak Tingkat Nasional ini akan berlangsung sampai Sabtu (12/5) besok. Sekretaris Lajnah Falakiyah PBNU H Nahari Muslih mengatakan, kegiatan ini diikuti sedikitnya 60 ahli falak dari berbagai daerah. Sidang akan dibagi ke dalam empat komisi. Dua komini membahas persoalan hisab, dan dua komisi lainnya membahas soal program dan pengembangan Lajnah Falakiyah.

Penulis: A. Khoiru Anam

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah AlaNu, Nahdlatul, AlaSantri Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah