Hikayat Khittah NU 1926

NU tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana. Kalimat ini begitu populer hingga sekarang setelah KH Achmad Siddiq menggunakannya untuk mengartikan Khitthah NU. Munculnya kalimat itu sangat erat dengan konteks sejarah yang melingkupinya, terutama pada sekitar tahun 1983-1984. Bagaimana asbabul wurud-nya?

Potongan-potongan sejarah tentang perjalanan NU tersebar di berbagai sumber. Ada yang tersurat dalam buku-buku tentang NU, ada yang terlukis dalam surat kabar, ada yang tertuang dalam cacatan-catatan pribadi, ada pula yang lestari melalui tutur kata orang per orang, dan ada juga yang terkunci dalam memori para pelaku sejarahnya.

Hikayat Khittah NU 1926 (Sumber Gambar : Nu Online)

Hikayat Khittah NU 1926

Secarik kisah berikut tentu tidak bisa mewakili aspek historis lahirnya Khitthah NU 1926 secara menyeluruh. Namun setidaknya inilah proses peristiwa yang berhasil direkam oleh Aula dari rujukan-rujukan utama tentang Khitthah NU 1926.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Khitthah adalah satu kata dari Bahasa Arab yang berarti garis. Dalam NU, kata Khitthah pertama kali diungkapkan oleh KH Achyat Chalimi (Mojokerto) pada tahun 1954, ketika berlangsung Muktamar NU ke-20 di Surabaya. Kiai Achyat saat itu mengusulkan, “NU harus kembali ke Khitthah, agar tidak awut-awutan begini,” katanya. Namun usulan itu tidak disertai dengan konsep yang utuh, sehingga tidak mendapat banyak perhatian.

Kata Khitthah NU kemudian kembali menjadi perhatian nahdliyin pada Muktamar NU ke-26 pada tahun 1979 di Semarang. Dalam muktamar yang dilaksanakan pada 5-11 Juni 1979 itu, Sekjen PBNU waktu itu, KH Moenasir Ali, memesan buku berjudul Khitthah Nahdliyah yang ditulis oleh KH Achmad Siddiq dalam jumlah besar. Buku kecil itu kemudian dibagi-bagikan kepada peserta muktamar tapi tidak menjadi pembahasan muktamar.

Proses penulisan buku itu juga memiliki kisah tersendiri. Almaghfurlah KH A Muchith Muzadi, yang berperan dalam penulisan buku itu, pernah menuturkan secuil kisahnya kepad penulis. Menurutnya, sewaktu Kiai Achmad akan berangkat haji pada tahun 1978, banyak kiai dan pengurus NU yang diundang, termasuk Kiai Muchit. Saat itu Kiai Achmad memohon didoakan oleh para kiai sekaligus berceramah tentang NU pada masa lalu. Secara spontan Kiai Achmad dan para kiai meminta Kiai Muchith menulis isi ceramah itu.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Saat Kiai Achmad hendak berangkat dan transit di Surabaya, Kiai Muchith berkata: “Pak Achmad, ini catatan kemarin sudah jadi. Apakah mau ditinggal atau dibawa ke Makkah dan dikoreksi di sana?”. “Endi, tak gowo wae (Mana, aku bawa saja),” kata Kiai Achmad.

Setelah Kiai Achmad pulang ke tanah air, ternyata catatan itu sudah dikoreksi. Kemudian digarap lagi oleh Kiai Muchith, diserahkan, dikoreksi lagi dan begitu seterusnya. Sampai pada tahun 1979, setelah dianggap cukup, catatan itu kemudian diketik oleh Kiai Muchith dan diperbanyak hingga 10 eksemplar.

Draf itu memang rencananya dicetak menjadi buku. Namun sebelum Kiai Muchith mencari percetakan yang bisa diajak kerjasama, ternyata ada pegawai percetakan dari Bangil yang datang membawa cetakan percobaan. Ia mengaku mendapat draf buku itu dari Amak Fadholi yang secara kebetulan diberi salinannya oleh Kiai Muchith.

Akhirnya buku itu dicetak dengan judul Khitthah Nahdliyah. Buku kecil itu juga diberi catatan pengantar oleh Wakil Rais Am waktu itu KH Masjkur dan Ketua Umum (Ketum) PBNU waktu itu KH Idham Chalid. Sejak saat itu, kata Khitthah banyak dibicarakan orang. Dan buku inilah yang menjadi  referensi utama untuk merumuskan Khitthah NU 1926 yang dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU tahun 1983 dan Muktamar NU ke-27 tahun 1984.

Gejolak Organisasi

Khitthah NU 1926 sesungguhnya tidak hanya mengatur hubungan NU dengan partai politik. Tetapi secara historis, kelahiran Khitthah NU 1926 memang sangat dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi di Indonesia pada era awal 1980-an dan berdampak pada roda organisasi di tubuh NU.

Dalam konteks politik, NU pernah terjun ke dunia politik praktis dengan menjadi partai politik pada 1952. Setelah itu, Partai NU mengikuti dua kali Pemilu dan berhasil menjadi tiga partai politik terbesar di tanah air. Namun Partai NU dipaksa fusi pada tahun 1973 oleh pemerintah (Orde Baru) dengan dalih penyederhanaan partai. Sehingga hanya ada dua partai politik, yaitu PPP dan PDI serta Golkar (yang bukan partai politik tapi ikut Pemilu).

NU secara resmi menyatakan bergabung bersama umat Islam lainnya ke dalam PPP. Banyak pengurus NU yang merangkap sebagai pengurus PPP, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.  Bahkan Rais Am PBNU KH M Bisri Syansuri juga sekaligus menjabat Ketua Dewan Syura DPP PPP secara bersamaan. NU juga menempatkan beberapa tokohnya untuk menduduki kursi anggota legislatif, hasil Pemilu tahun 1977, baik di pusat maupun di tingkat daerah.

Pada muktamar ke-26 tahun 1979 di Semarang, suara untuk mengembalikan NU lepas dari partai politik sudah mulai terdengar. Salah satunya melalui buku berjudul Khitthah Nahdliyah yang ditulis oleh Kiai Achmad itu. Namun suaranya kurang menggema sehingga tidak bisa menjadi keputusan muktamar. Salah satu keputusan muktamar tersebut adalah memilih KH M Bisri Syansuri sebagai Rais Am yang menjabat sejak 1971 dan KH Idham Chalid sebagai Ketum PBNU yang memimpin sejak 1956.

Suasana berorganisasi kembali seperti semula. Said Budairy menceritakan dalam catatan pribadinya bahwa NU benar-benar mengalami krisis jati diri saat itu. “Sebagai organisasi politik sudah bukan, sedangkan merubah diri menjadi organisasi sosial keagamaan, baru berupa pernyataan. Prilaku masih tetap saja seperti masih sebagai partai politik. Kantor NU ramai dan sibuk hanya ketika menyongsong pemilihan umum. Ketika memasuki fase penyusunan calon untuk Pemilu, Ormas ini tiba-tiba saja persis seperti Parpol, repot banget menyusun daftar calon. Orang-orang berdatangan dari daerah. Khawatir susunan calon di daerahnya tidak sesuai dengan yang diinginkan”.

Keadaan ini diperparah dengan wafatnya Kiai Bisri pada tahun 1980. Kekosongan jabatan Rais Am PBNU berlangsung hingga satu setengah tahun kemudian. Baru pada bulan September 1981, posisi Rais Am PBNU dipercayakan kepada KH Ali Maksum melalui Munas Alim Ulama NU di Yogyakarta.

Namun gejolak di dalam internal NU belum berakhir. Bahkan perpecahan antara syuriah dan tanfidziyah semakin menjadi-jadi. Puncaknya, pada tanggal 2 Mei 1982, dua hari sebelum dilangsungkannya Pemilu, empat orang kiai dari jajaran Syuriah PBNU berkumpul di Jakarta dan mengunjungi KH Idham Chalid di rumahnya di Cipete, Jakarta. Mereka adalah KH Ali Maksum, KH Machrus Aly, KH As’ad Syamsul Arifin dan KH Masjkur.

Mereka meminta Kiai Idham untuk lebih aktif mengurusi PBNU. Namun Kiai Idham tidak memenuhi permintaan mereka karena alasan kesehatan. Lalu Kiai As’ad mengusulkan, bagaimana jika Kiai Idham menyerahkan jabatan Ketum PBNU kepada Rais Am PBNU. Kiai Idham mengiyakan, dan pada hari itu pula Kiai Idham menandatangani surat pengunduran diri yang sebelumnya sudah disiapkan oleh empat kiai tersebut.

Tidak lama kemudian, Kiai Idham mencabut pengunduran diri itu karena para kiai dianggap menyalahi konsensus di antara mereka. Sebab berita pengunduran diri itu sudah tersebar luas dan sudah diketahui oleh pers sebelum perhitungan suara hasil Pemilu 1982 selesai.

Kiai Idham kemudian menyampaikan pengumuman bahwa jabatan Ketum PBNU masih ada di tangannya. Kiai Idham juga menentukan daftar pengurus yang berhak menandatangani surat keluar. Anehnya, nama Kiai Maksum sebagai Rais Am tidak ada dalam daftar itu. Seakan-akan Ketum PBNU itu telah memecat Rais Am. Padahal di pihak lain, Kiai Ali Maksum sudah merasa bahwa jabatan Ketum PBNU sudah diserahkan kepadanya, sehingga ia merangkap sebagai Rais Am sekaligus Ketum PBNU.

Peristiwa itu mengakibatkan kepemimpinan NU terpecah menjadi dua. Gerbong Idham Chalid dikenal dengan istilah kubu Cipete dan gerbong Kiai Ali Maksum dikenal dengan kubu Situbondo. Dualisme kepemimpinan ini berlangsung hingga setahun kemudian. Sampai akhirnya untuk menyelesaikan konflik itu kubu Cipete berencana mengadakan muktamar dan kubu Situbondo hendak menggelar Munas Alim Ulama.

Di tengah-tengah dualisme kepemimpinan itu, para aktivis muda NU mengambil inisiatif yang berbeda. Mereka kerap mengadakan diskusi untuk mencari solusi atas gejolak tersebut. Adalah dr Fahmi D Saifuddin yang menjadi motor penggeraknya. Dia merangkul tokoh-tokoh muda yang waktu itu peduli terhadap nasib NU dan sudah menjauh dari kepentingan politik manapun. Pertama-tama dr Fahmi bertamu ke rumah Said Budairy di rumahnya yang ada di Mampang, Jakarta Selatan, dan mengajaknya bergabung. Setelah itu, bergabung juga Mahbub Djunaidi, M Zamroni, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Danial Tandjung, Slamet Effendi Yusuf, M Ichwan Sam dan sebagainya. Diskusi dan rapat paling sering digelar di rumah Said Budairy yang kemudian dikenal dengan Kelompok G, karena rumah Said Budairy terletak di gang G.

Hasil diskusi-diskusi kecil itu semakin kongkret. Salah satunya adalah menggelar forum diskusi yang lebih besar dengan mengundang 24 tokoh NU dari berbagai daerah. Mereka adalah KH MA Sahal Mahfudz (tidak sempat hadir), KH Musthofa Bisri, KH M Moenasir Ali, KH A Muchith Muzadi, Gus Dur, KH Tholchah Hasan, Dr Asep Hadipranata, Mahbub Djunaidi, M Zamroni, dr Muhammad Thohir, dr Fahmi D Saifuddin, M Said Budairy, Abdullah Sjarwani, SH, M Saiful Mudjab, Umar Basalim, Drs H Cholil Musaddad, Gaffar Rahman, SH, Slamet Effendy Yusuf, M Ichwan Syam, Musa Abdillah, Musthofa Zuhad, M Danial Tanjung, Ahmad Bagdja dan Masdar F Mas’udi.

Diskusi yang membahas tentang NU masa depan itu kemudian dikenal dengan Majelis 24 karena pesertanya berjumlah 24 orang. Mereka berdiskusi pada 12 Mei 1983 di Hotel Hasta Jakarta. Pertemuan itu dilakukan dengan fasilitas yang sangat sederhana. Penyelenggara hanya menyewa ruangan dengan suguhan minuman dan kacang goreng. Malah waktu makan siang, semua peserta mencari makan di trotoar depan hotel. Pertemuan berlangsung sampai malam dan setelah pertemuan selesai, semua pulang ke tempat masing-masing.

Meskipun singkat dan penuh keterbatasan, tapi hasilnya sangat penting. Majelis 24 sepakat membentuk tim yang diberi nama Tim Tujuh Pemulihan Khitthah NU. Anggota tim ini diberi tugas untuk menyusun rumusan Khitthah NU 1926. Sedangkan acuan pokok tentang Khitthah NU adalah buku Khitthah Nahdliyah dan Fikrah Nahdliyah karya KH Ahmad Siddiq.

Kelompok ini disebut Tim Tujuh karena beranggota tujuh orang. Mereka terdiri dari Abdurrahman Wahid (ketua), M Zamroni (wakil ketua), M Said Budairy (sekretaris), Mahbub Djunaidi, dr Fahmi D Saifuddin, M Danial Tanjung dan Ahmad Bagdja (anggota).

Akhirnya Tim Tujuh berhasil menyusun rumusan Khitthah NU 1926 sebelum dilaksanakannya Munas Alim Ulama NU pada 18-21 Desember 1983. Rumusan tersebut kemudian menjadi pembahasan dan disahkan dalam Munas Alim Ulama tahun 1983 di Situbondo. Setelah mengalami beberapa koreksi dari peserta Munas, Khitthah NU 1926 disahkan menjadi keputusan muktamar melalui Komisi Khitthah. (A. Afif Amrullah)

 

Penulis adalah Redaktur pelaksana Majalah Aula dan Dosen FAI Unsuri Surabaya

 

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Tokoh, Pahlawan Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Mendes: Pesantren Harus Proaktif Bangun Desa

Tuban, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren mempunyai peran penting dalam sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengajak pondok pesantren bisa berperan aktif dalam membangun desa.

"Keberadaan lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting, khususnya di perdesaan. Lembaga pendidikan Islam selain menjalankan misi mencerdaskan masyarakat berdasarkan ajaran Islam serta membangun sikap dan perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat pula berperan strategis menjadi lokomotif perubahan masyarakat desa menuju arah dan kondisi yang lebih bermartabat, maju dan sejahtera," ujar Marwan Jafar saat menghadiri acara di Yayasan Sunnatunnur, Senori, Tuban, Ahad (26/7), sebagaiman siaran pers yang diterima Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah.

Mendes: Pesantren Harus Proaktif Bangun Desa (Sumber Gambar : Nu Online)

Mendes: Pesantren Harus Proaktif Bangun Desa

Oleh karena itu di era Pemerintahan Jokowi-JK sekarang ini, imbuh Menteri Marwan, lembaga pendidikan Islam khususnya Pesantren harus mampu berperan nyata dalam mengawal dan menyukseskan pelaksanaan Pembangunan Desa yang mengemban amanat UU Desa 6/2014.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

"Sekaligus mewujudkan Nawa Cita ketiga ‘membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’," tandasnya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Marwan juga menjelaskan tujuan dari pembangunan desa yakni untuk mewujudkan desa mandiri yang maju ekonomi secara ekonomi, memiliki pelayanan dasar yang baik, dan masyarakatnya berdaya dan sejahtera secara berkelanjutan.

Menurut Menteri Marwan, kewenangan Desa yang sangat besar sekarang ini dalam pelaksanaan Pembangunan Desa termasuk mengelola langsung Dana Desa harus menjadi barokah yang mampu mewujudkan tujuan Pembangunan Desa.

"Jangan sampai dana desa, justru menjadi musibah yang penuh dengan penyimpangan dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Disinilah peran lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren sangat dibutuhkan, khususnya dalam ikut mengawasi dan mengawal penggunaan Dana Desa secara amanah, transparan, akuntabel," tandasnya.

Lembaga pendidikan islam menurut Menteri Marwan mempunyai tanggung jawab moral dan sosial yang sangat besar, mengingat keberadaan lembaga pendidikan Islam merupakan bagian integral dari desa itu sendiri.

"Para alumninya banyak yang berkiprah di desa sebagai kyai, ustadz, muballigh maupun tokoh masyarakat desa. Selain itu juga sebagian besar keluarga peserta didik lembaga pendidikan Islam banyak yang dari desa, dan secara sosial ekonomi relatif masih membutuhkan pemberdayaan," pungkasnya. (Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Kajian, Quote, IMNU Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Pemuji dan Pengkritik Gus Dur

Judul di atas sebenarnya ciplakan terhadap sebuah buku karya Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul al-Imam al-Ghazali bain Madihihi wa Naqidih. Hanya saja buku tersebut menjadikan Imam al-Ghazali sebagai objek kajian, sementara dalam tulisan ini yang menjadi objek adalah seorang tokoh kontroversial yang bernama Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Sebagai santri yang hanya bisa membaca Gus Dur dari jauh (karena saya bukanlah dari kalangan NU tulen), saya melihat adanya beragam pendapat tentang beliau. Mulai dari orang yang memujinya habis-habisan, bahkan tidak tanggung-tanggung ada yang menganggapnya sebagai wali yang pantas diikuti petuah-petuahnya.

Pemuji dan Pengkritik Gus Dur (Sumber Gambar : Nu Online)

Pemuji dan Pengkritik Gus Dur

Sementara itu di sisi lain tidak sedikit pula orang-orang yang mengkritisinya dan bahkan menghujatnya dengan kata-kata yang sebenarnya tidak layak dikatakan, walau oleh seorang yang sinting sekalipun. Itu adalah wajar, karena hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari dua hal tersebut, mendapat pujian ataupun menuai kritikan.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Mungkin tulisan ini terlihat sangat normatif, karena temanya cukup umum dan sudah banyak dikaji oleh para Gusdurian, tapi di sini saya hanya ingin mengungkapkan dua kisah unik yang menurut saya patut untuk diketahui bersama, yaitu tentang ke”mutakamilan” Gus Dur dalam mendidik “anak asuh”nya.

Gus Dur, “Wali” al-Kamil dan al-Mutakamil?

Kiai saya di Pesantren Darus-Sunnah Jakarta, K.H Ali Mustafa Yakub pernah bercerita, dulu sewaktu boyong dari tanah Arab pasca menuntut ilmu di sana, beliau berkeinginan untuk mengaplikasikan ilmunya di tanah Papua, beliau berencana untuk mendirikan pesantren dan mengajar di sana.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Sebelum keinginan itu djrealisasikan, Kiai Ali sowan terlebih dahulu kepada guru yang pernah mengajar beliau selama beberapa tahun di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang dahulu, yaitu Gus Dur. Sesaat setelah menceritakan keinginannya, tiba-tiba saja Gus Dur melarangnya dan menyuruh agar Kiai Ali tetap tinggal di Jakarta.

Kiai Ali terheran-heran, apa gerangan yang membuat Gus Dur tidak mengizinkannya untuk melangsungkan niatnya tersebut. Namun sebagai santri yang manut kepada guru, maka Kiai Ali mematuhi perintah gurunya tersebut dan tetap tinggal di Jakarta, walau masih tidak mudeng dengan rahasia dibalik larangan tersebut.

Setelah beberapa tahun di Jakarta, karir Kiai Ali semakin menanjak, mulai dari kolumnis di berbagai surat kabar dan majalah sampai kepada guru dan dosen di beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Puncaknya beliau bisa mendirikan sebuah Pesantren Hadis (Darus-Sunnah) yang tetap eksis sampai sekarang, bahkan semakin maju.

Cerita kedua berasal dari hasil diskusi saya dengan seorang teman, yaitu tentang Kiai Said Aqil Siroj (ketua umum PBNU sekarang). Konon dahulu beliau berteman akrab dengan Kiai Husein Muhammad, seorang tokoh NU yang juga merupakan direktur pengembangan wacana di LSM “Rahima”.

Setelah keduanya lulus dari Pesantren Lirboyo pada tahun 1973, masing-masing memilih jalan yang berbeda. Kiai Said meneruskan pendidikannya di Jogjakarta dan Kiai Husein memutuskan untuk lanjut di Jakarta. Beberapa saat setelah itu mereka mengikuti tes ke luar negeri dan alhamdulillah keduanya sama-sama lulus.

Kiai Said berangkat ke Madinah dan Kiai Husein berangkat ke Mesir. Namun dalam perjalanan karir keduanya ada sedikit perbedaan. Setelah pulang ke Indonesia Kiai Said direkrut oleh Gus Dur dan disuruh tinggal di Jakarta, sementara itu Kiai Husein tidak terlalu “diperhatikan” Gus Dur.

Sejurus kemudian setelah mengikuti arahan-arahan Gus Dur untuk menetap di Jakarta, Kiai Said pun lama-kelamaan menjadi “anak kesayangan” Gus Dur. Gus Dur mengkadernya dengan sangat baik dan sampai akhirnya beliau menjadi orang nomor wahid di tubuh keorganisasian NU saat ini.

Kedua kisah tersebut, walau tidak bisa dikatakan banyak, namun sudah cukup dijadikan sebagai bukti bahwa Gus Dur bukanlah orang biasa. Dia merupakan seorang yang “al-kamil” dan juga ”al-mutakamil” walaupun banyak orang yang mengkritiknya dan tidak percaya dengan “kewaliannya”.

? ? ?

Sikap Saya terhadap Gus Dur

Menurut saya Gus Dur adalah seorang tokoh yang patut diteladani dan dijadikan pioner perubahan masa depan. Begitu banyak percikan pemikirannya yang belum sepenuhnya saya serap dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan terus membaca dan membaca karya-karyanya saya dan kita semua bisa menjadi pewaris pemikirannya yang sangat luar biasa itu.

Adapun mengenai beberapa pendapat beliau yang kontroversial itu, saya lebih memilih untuk bersikap seperti apa yang pernah dicontohkan oleh Kiai Ali Mustafa Yakub. Sebagai seorang yang pernah berguru kepada Gus Dur, beliau selalu menghormati Gus Dur meskipun “kami tidak selamanya sependapat dengan beliau”, kata Kiai Ali.

Dalam sebuah bukunya, Kiai Ali juga pernah bercerita. Ketika Gus Dur menjadi presiden pada tahun 1999, beliau pernah diundang untuk mengisi ceramah nasional di Mesjid Istiqlal Jakarta. Dalam acara tersebut beliau mencium tangan Gus Dur sebanyak dua kali, yaitu ketika bertemu dan pada saat hendak pulang dari majlis tersebut.

Keesokan harinya Kiai Ali ditanya kenapa kok beliau begitu hormat kepada Gus Dur padahal dalam sebuah statement-nya Kiai Ali pernah mengatakan “di antara adab para ulama dan pengajar al-Qur’an adalah tidak boleh menghinakan diri dan ilmunya di hadapan pemimpin”. Namun kenyataan, beliau bukan saja bersalaman akan tetapi juga mencium tangan Gus Dur waktu itu.

Dengan santainya Kiai Ali menjawab “Khusus untuk Gus Dur, beliau itu ulama sebelum menjadi presiden. Apalagi khusus untuk kami, Gus Dur itu guru kami, kami menjadi murid beliau sejak tahun 1971. Kami belajar Bahasa Arab dan mengaji Qatr al-Nada dari beliau”. Itulah sepenggal cerita yang penulis goreskan dalam rangka memperingati haul Gus Dur yang keempat ini. Semoga bermanfaat.!

Darus-Sunnah, 24 Desember 2013

YUNAL ISRA adalah mahasantri Darus-Sunnah Jakarta, asal Padang, Sumatera Barat.

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Pesantren Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Upaya LAZISNU Jombang Maksimalisasi Pengelolaan Dana Zakat

Jombang, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah?

Segala upaya untuk maksimalkan khidmat kepada masyarakat dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang. Kali ini jajaran pengurus dan relawan Lazisnu di Kota Santri ini menggelar Workshop Accounting dan Fundraising LAZISNU? se-Jawa Timur, Sabtu (1/3/17).?

Kegiatan yang dipusatkan di gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rausyon Fikr, Pulo Lor, Jombang dihadiri sekitar 30 Lazisnu se-Jawa Timur.?

Upaya LAZISNU Jombang Maksimalisasi Pengelolaan Dana Zakat (Sumber Gambar : Nu Online)

Upaya LAZISNU Jombang Maksimalisasi Pengelolaan Dana Zakat

Ketua LAZISNU? Kabupaten Jombang, Didin Sholahudin, menegaskan putaran dana yang dikelola Lazisnu selama ini penting untuk terus dimaksimalkan dengan kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Tak kalah penting juga menggalakkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung kualitas SDM Lazisnu, seperti halnya workshop kali ini.?

Pada tahun 2016, LAZISNU secara keseluruhan baru dapat mengumpulkan dana 59 miliar. Hal ini kalah jauh dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) yang sanggup mengumpulkan uang sebanyak 142 miliar pada tahun yang sama.

"Melihat dari massa angka nominal sedekah Lazisnu lebih besar dari lembaga lain, apabila dikelola dengan baik. Tentu kemadirian nahdliyin akan semakin mudah dicapai ketika dana miliaran itu diperoleh setiap bulan dan diberdayakan untuk kepentingan semua warga NU," tandasnya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Namun demikian, Gus Didin sapaan akrabnya tak mengelak dengan potensi besar yang dimiliki LAZISNU, misalnya ribuan pondok pesantren dan jutaan massa lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal itu sebuah potensi yang masih menjadi keuntungan sekaligus tantangan bagi LAZISNU.

"LAZISNU sudah masuk 16 lembaga lembaga resmi yang menyalurkan zakat. Seharusnya, minimal mendapat 50 milyar pertahun," katanya.

Sementara Ketua Tanfidziyah PCNU Jombang, KH Isrofil Amar mengapresiasi akan kegiatan yang diselenggarakan untuk menyongsong Konfercab pada 22-23 April 2017 ini. Menurutnya, demikian itu sebagai langkah konkret dalam mewujudkan PCNU Jombang mandiri dan tidak menggunakan proposal dalam setiap kegiatan, sehingga tidak diintervensi oleh partai politik dan siapapun.

"Poin penting yang perlu dijaga untuk masa depan NU adalah prinsip kemandirian. Salah satunya kita bebas intervensi pihak manapun," katanya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Kiai Isrofil juga menjelaskan, LAZISNU? adalah bagian dari NU, keberhasilan Lazisnu dalam pendekatan dakwahnya juga bearti kesuksesan NU secara umum. Perlu keberanian semua elemen untuk mendukung suksesi gerakan Lazisnu. Salah satu caranya dengan melihat kembali sifat keberanian KH. Hasyim Asyari, KH Wahab Chasbullah dan KH Bisri Syansuri

"Kemandirian dan keberanian adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap kader Lazisnu untuk mencapai target yang sudah dicanangkan," jelasnya

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan Lazisnu Jatim, Nur Shodiq Iskandar, Sekretaris PCNU Jombang, Muslimin Abdillah, pengurus Lazisnu Jombang serta sejumlah pengurus Lazisnu se-Jatim. (Syamsul Arifin/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Fragmen Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Pesantren Al-Fudhola Wisuda Muslimat NU Pakis

Pati, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Pesantren Putri Al-Fudhola’ desa Pakis kecamatan Tayu kabupaten Pati, Jawa tengah, Selasa (14/1) menggelar acara wisuda khotmil qur’an dan dirangkai peringatan maulid nabi SAW. sedikitnya 15 santri dan 3 kader Muslimat NU setempat diwisuda sebagai pengkhatam Al-Quran.

Pesantren Al-Fudhola Wisuda Muslimat NU Pakis (Sumber Gambar : Nu Online)

Pesantren Al-Fudhola Wisuda Muslimat NU Pakis

Mereka terdiri dari 11 santri penghafal qur’an dan 4 santri yang lulus mengkhatamkan 30 juz secara bin nadzar (melihat mushaf). Mereka diwisuda selepas mengkhatamkan Al-Qur’an di hadapan pengasuh pesantren Al-Fudhola Hj Nyai Rina Afifah.

“Ada tiga anggota Muslimat NU yang diwisuda. Mereka itu Hanifah, Sri Ngatini dan Hj Nur Ismah,” kata Hj Rina.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Empat santri pengkhatam didaulat membacakan takhtimul qur’an sebagai bentuk prosesi wisuda. Wisuda berpusat di aula lantai 2 pesantren Al-Fudhola’.

Wisuda berjalan lancar dan sesuai perencanaan sebelumnya. “Berbagai persiapan telah kami agendakan, alhamdulillah semua berjalan sesuai harapan,” ujar panitia haflah khotmil qur’an, Nihayatul Maghfirah.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

acara ini digelar setiap 12 Rabiul Awal yang kini telah berlangsung selama 17 tahun.

Wisuda ditutup dengan ceramah KH Chusnan Basuni. Ia menerangkan cara memompa kecintaan kepada Rasulullah lewat jalan istiqomah mengaji al-qur’an.

“Akhlak Rasul tertuang dalam Al-Qur’an. Jika kita istiqomah membaca Qur’an dan mengajinya, maka rasa cinta kita kepadanya sedikit demi sedikit akan menguat,” terangnya. (Asnawi Lathif/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Politik Identitas Islam di Jawa Barat

Oleh Amin Mudzakkir



Lebih dari sekadar unit administrasi kepemerintahanan, Jawa Barat dibangun di atas elemen-elemen yang kompleks. Tidak hanya secara etnis, tetapi juga agama, kelas sosial, orientasi politik, dan pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Relasi di antara kelompok dalam elemen-elemen tersebut selalu berubah mengikuti perubahan konfigurasi kekuasaan. Sekarang, dalam konteks Indonesia pasca Soeharto, konfigurasi kekuasaan itu semakin rumit dan selalu berubah dengan cepat.

Politik Identitas Islam di Jawa Barat (Sumber Gambar : Nu Online)

Politik Identitas Islam di Jawa Barat

Salah satu isu yang muncul di Indonesia pasca Soeharto adalah bangkitnya politik identitas dalam skala yang tidak terbayangkan sebelumnya, sehingga seringkali, dalam beberapa kasus, menimbulkan konflik yang membingungkan. Di Jawa Barat, isu mengenai politik identitas sebagian besar berangkat dari meluasnya sentimen agama. Di kalangan Muslim, muncul kelompok-kelompok yang hendak memperjuangkan aspirasinya lewat sejumlah kebijakan publik di tingkat lokal. Untuk beberapa kasus, aspirasi mereka tampaknya berhasil jika dinilai dari lahirnya sejumlah peraturan daerah yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai ‘perda syari’ah’.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Akan tetapi, di luar jalur formal tersebut, lahir sejumlah kelompok massa berbasis agama, terutama Islam, yang gencar memperjuangkan aspirasi mereka dengan aksi-aksi jalanan yang sering berujung pada ketegangan. Kelompok-kelompok seperti FPI, MMI, dan FUI, misalnya, seringkali turun ke jalanan menyuarakan aspirasinya, bahkan mereka kadang tak segan untuk menyerang kelompok lain yang dianggap berseberangan dengannya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, apa yang diperlihatkan oleh aksi-aksi kelompok seperti FPI dipandang kaum pendukung pluralisme sebagai ancaman.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Berkaitan dengan fenomena tersebut, Jawa Barat sering menjadi sorotan. Secara historis, kelompok ‘Islam keras’ memang mempunyai jejak panjang di tengah dinamika masyarakat Jawa Barat. Bandung, ibukota Jawa Barat, telah sejak dulu terkenal sebagai kota yang melahirkan pemikir dan organisasi Islam keras. Salah satu yang paling terkemuka adalah A. Hasan dengan Persatuan Islam (Persis). Pada periode dekade-dekade awal abad ke-20, Persis dikenal sebagai organisasi Islam yang secara keras menyerang berbagai tradisi masyarakat Islam yang dianggapnya menyimpang dari Al-Qur’an dan al-Hadits. Bahkan jika dibandingkan dengan Muhammadiyyah, Persis jauh lebih keras dalam hal itu. Akan tetapi, alih-alah berakhir dengan konflik destruktif, kelahiran Persis pada masa itu di Bandung justru melahirkan kontroversi yang lebih konstruktif sifatnya. A. Hasan, misalnya, seringkali terlibat debat panjang dengan sejumlah kyai atau ajengan dari kalangan ‘Islam tradisi’.

Keberadaan ‘Islam tradisi’ di Jawa Barat agak berbeda sejarahnya jika dibandingkan dengan sejawat mereka di tempat lain, katakanlah di Tanah Jawa. Di Tanah Jawa, kalangan Islam tradisi sebagian besar tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU), sementara di Jawa Barat, kalangan Islam tradisi tersebar di beberapa organisasi. Selain NU, ada organisasi lain seperti Persatuan Umat Islam (PUI) yang didirikan KH Abdul Halim. Pengaruh NU di Jawa Barat terutama terkonsentrasi di Tasikmalaya dan Cirebon, paling tidak, jika dilihat dari capaian Partai NU pada Pemilu 1955. Akan tetapi, sekarang, fakta-fakta mengenai peta persebaran kelompok-kelompok Islam di Jawa Barat tentu saja harus dibaca ulang.

Khusus mengenai Bandung, kota ini menyimpan beberapa paradoks yang menarik. Kalau dikaitkan dengan isu pluralisme, terutama yang menyangkut keberadaan kelompok-kelompok ‘Islam keras’, Bandung memperlihatkan dua sisi yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi, Bandung telah sejak lama terkenal sebagai kota pelesir; masyarakat Kota Bandung sangat gemar dengan apa yang dalam konteks mutakhir disebut ‘budaya pop’. Sementara itu, di sisi lain, Bandung menjadi tempat yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok ‘Islam keras’.

Sampai tingkat tertentu, paradoks di atas tampaknya hanya bekerja di permukaan, karena, berdasar beberapa pendapat yang berkembang di kalangan masyarakat Bandung, terdapat struktur lain yang sebenarnya mempunyai pengaruh penting terhadap pembentukan identitas kota Bandung. Struktur lain itu adalah keberadaan pusat-pusat dan barak-barak militer di hampir seluruh penjuru Kota Bandung. Kepentingan militer jelas berorientasi pada stabilitas. Latar belakang ideologi tidak menduduki tempat puncak dalam hierarki kepentingan militer. Ketika kota-kota lain dipusingkan oleh konflik-konflik komunal yang terjadi di sekitar kejatuhan Orde Baru, Bandung adalah kota yang relatif aman tanpa gejolak serius.

Sorotan terhadap Jawa Barat yang dianggap tempat persemaian kelompok-kelompok ‘Islam keras’ memang mempunyai preseden sejarah yang kuat. Salah satu momen historis yang dalam konteks pasca Orde Baru menjadi penting adalah peristiwa pemberontakan DI/TII pada 1950an. Oleh para pendukung apa yang disebut ‘perda syrai’ah’ peristiwa ini dipandang sebagai preseden yang menunjukan bahwa ide dan aspirasi mengenai ‘negara Islam’ mempunyai akar dalam sejarah masyarakat Jawa Barat. Pendukung ide dan praktik ‘perda syari’ah’ di Tasikmalaya, misalnya, sering menggunakan argumen ini untuk mendasari perjuangan politiknya.

Kalau hendak ditelusuri lagi, perjumpaan ‘Sunda’ dan ‘Islam’ adalah wacana historis yang menunjukan bahwa Islamisasi adalah sebuah gerakan yang nyaris berhasil di Jawa Barat. Paling tidak, selain tidak ditemukan preseden yang memperlihatkan konflik fisikal selama gerakan Islamisasi awal berlangsung, fakta sosiologis menunjukan bahwa apa yang dalam konteks masyarakat Jawa disebut ‘sinkretisme’ ternyata tidak menemukan bentuknya di Tanah Sunda. Argumen ini, sampai tingkat tertentu, memang bersifat esensialis, seolah-olah ‘Islam’ dan ‘Sunda’ adalah dua entitas yang tunggal. Dari sisi yang lain, fakta sosiologis mengenai absennya sinkretisme dalam tradisi Sunda bisa dibaca sebagai bentik ‘ketidakjelasan ideologis’ dalam wacana kesundaan. Dapat dikatakan, kemudian, Islam adalah faktor terpenting yang membentuk identitas kesundaan, sebelum akhirnya Sunda harus berhadapan dengan wacana lain, yaitu modernitas Barat.

Argumentasi di atas dapat digunakan untuk memahami kosmopolitanisme kehidupan sosial kota-kota di Jawa Barat, terutama Bandung. Penjelasan lain sebenarnya datang dari analisis ekonomi-politik. Sejak masa kolonial, kota-kota di Jawa Barat adalah tempat tumbuhnya industrialisasi. Apalagi ditambah dengan kedekatan geografis dengan pusat kekuasaan di Batavia, lalu Jakarta dalam konteks pasca kolonial, kehidupan kota-kota di Jawa Barat didominasi oleh citra kelas menengah urban yang amat dipengaruhi budaya modern. Dari sudut pandang ini, afiliasi orang Sunda terhadap Islam sebenarnya terkait dengan ‘struktur kesempatan’ yang disediakan jaringan Islam bagi pertumbuhan ekonomi kelas menengah.

Karakter kelas menengah yang kosmopolit pada satu sisi, tetapi tetap menyisakan ambiguitas pada sisi lain, bisa ditemukan dalam wacana kebudayaan yang mendominasi ruang publik kota Bandung. Oleh karena itu, terutama di kalangan kaum muda, eksistensi kelompok-kelompok Islam keras di Kota Bandung tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan. Bagi mereka, Bandung adalah kota yang terlalu kosmopolit untuk ditundukkan di bawah satu identitas, apalagi yang sifatnya inward looking. Mereka tampak tidak terlalu peduli dengan isu-isu yang menyangkut identitas primordial. Identitas mereka sebagian besar dibangun di atas landasan popular culture yang sifatnya hibrid.

Sementara itu, Cirebon adalah pusat kota Jawa Barat bagian utara yang sebenarnya tidak masuk dalam wilayah kebudayaan Sunda. Selain itu, pengalaman sejarah masyarakat Cirebon berjalan melalui garis yang agak berbeda dengan sebagian besart garis sejarah masyarakat Jawa Barat lainnya. Secara budaya, Cirebon jelas menjadi bagian dari wilayah kebudayaan Jawa versi Cirebon—Jawa Cirebonan. Jika dilihat dari pusat kebudayaan Jawa di Jogja dan Solo, Cirebon adalah pinggiran. Fakta kebudayaan ini, sampai tingkat tertentu, paralel dengan orentasi politik dan konfigurasi kelompok-kelompok agama di Cirebon.

Khusus untuk konteks masyarakat Islam, Cirebon adalah bagian dari peta kultural Islam Jawa yang didasarkan pada persebaran jaringan pesantren. Koneksi pesantren-pesantren di Cirebon dengan sejawat mereka di Tanah Jawa jelas jauh lebih intensif jika dibanding dengan pesantren-pesantren di Tanah Sunda. Oleh karena itu, orientasi kelompok-kelompok Islam di Cirebon sebagian besar dipengaruhi model kepemimpinan kyai-kyai pesantren. Akan tetapi, bagaimanapun juga, perubahan-perubahan yang terjadi pasca Orde Baru merupakan faktor yang seringkali mengejutkan, sehingga pemetaan-pemetaan lama seperti ditulis di atas menjadi tidak memadai lagi.

Dalam konteks isu pluralisme, Bandung dan Cirebon adalah dua entitas yang mempunyai karakter bebeda. Selain argumen-argumen berdimensi jangka panjang sebagaimana telah ditulis di atas, terdapat ‘faktor-faktor jangka pendek’—kalau meminjam istilah Gerry van Klinken—yang mempengaruhi wacana komunalisme di Indonesia pasca Orde Baru. Jika ancaman terhadap pluralisme diandaikan datang dari eskalasi politik identitas berbasis komunalisme (terutama, agama dan etnisitas), pemahaman terhadap apa saja yang termasuk faktor-faktor jangka pendek dan bagaimana mereka bekerja merupakan pertanyaan penting yang harus dijawab segera.

Penulis adalah peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)



Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Ubudiyah, Fragmen, Nahdlatul Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Hadiri Haul, Jokowi Ajak Teladani Gus Dur

Jakarta, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah



Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir dan memberikan sambutan di hadapan ribuan pengunjung haul KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di komplek Al-Munawwaroh Jalan Warung Silah 10 Ciganjur, Jakarta Selatan. Jumat (23/12) malam.

Dalam pengantarnya, Jokowi menyampaikan tentang peci yang pernah dikasih Istri Gus Dur Sinta Nuriyah Wahid.

Hadiri Haul, Jokowi Ajak Teladani Gus Dur (Sumber Gambar : Nu Online)

Hadiri Haul, Jokowi Ajak Teladani Gus Dur

“Pemberian peci menjadi pengingat buat saya, buat kita semua untuk senantiasa meneladani Gus Dur. Meneladani kesederhanaan, meneladani kerelaan melayani masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

Jokowi mengingatkan kepada para hadirin, bahwa negara Indonesia ini milik kita, bukan milik golongan tertentu, atau milik perorangan.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa dunia sosial media akhir-akhir ini semakin meresahkan, berisi ujaran kebencian, hasutan, fitnah. “Energi kita habis untuk hal-hal yang tidak perlu,” ujarnya.

Dalam menyikapi kelompok tertentu yang suka memaksakan kehendaknya atau tidak menghargai perbedaan. Jokowi mengaku dirinya ingat kepada Gus Dur, “Kalau Gus Dur masih ada, kita ini masih kayak anak TK. Pasti digitukan oleh Gus Dur,” sentilnya diikuti ketawa para hadirin.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Mengingat pentingnya rasa persaudaraan sesama anak bangsa, dengan tanpa membedakan agama, suku, bahasa ibu dan latar belakang lainnya, Jokowi meminta agar kita tetap menjaga persaudaraan. “Kita saudara sebangsa dan setanah air, itu yang diajakarkan Gus Dur,” tegasnya.

Hadir pula jajaran kepala lembaga negara, para menteri, sejumlah ulama, dan seniman.(Husni Sahal/Mukafi Niam).

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Budaya Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah