Dalam kondisi di mana orang-orang yang tidak jujur semakin banyak jumlahnya maka negara harus membuat undang-undang yang mengancam pelaku money laundering dengan hukuman berat. Dalam fiqih, tindak pidana pencucian uang jelas merupakan sebuah keharaman, dan begitu juga mentasarrufkan uang tersebut.
Tindak pidana dan hukuman pidana adalah dua hal yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tindak pidana berkonsekuensi pada adanya hukuman pidana dan hukuman pidana tidak akan terwujud tanpa adanya tindak pidana. Di pihak lain, tindak pidana dan hukuman pidana tidak terwujud tanpa nash (teks syariat/teks perundang-undangan) yang mengaturnya. Kaidah popular mengatakan (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص). Yang dimaksud nash di sini bukan hanya teks al-Quran dan as-Sunnah, tetapi juga hasil ijtihad fuqâha’ yang mengacu secara tidak langsung pada dua kitab tersebut. Al-Mâwardiy dalam al-Ahkamus Sulthaniyyah menjelaskan tindak pidana (الجريمة) dengan definisi berikut: (
Ù…Øظورات شرعية زجرا لله عنها بØد أو تعزير).
Hukuman ta`zîr adalah hukuman yang diterapkan pada perbuatan maksiat yang tidak diancam dengan hukuman hadd dan tidak ada kewajiban kaffârat. Oleh karena itu, hukuman ta`zîr, kebijakan pelaksanaannya, jenis dan bentuknya diserahkan kepada ijtihad imam/hakim. Demikian yang diterangkan Syaikh Nawawiy dalam Nihayatuz Zain
(ويعزر) اي الامام أو نائبه (لمعصية) لله أو لآدمي (لا Øد) اي لا عقوبة (لها ولا ÙƒÙارة غالبا)
 |
| Hukum Pencucian Uang dan Menerimanya (Sumber Gambar : Nu Online) |
Hukum Pencucian Uang dan Menerimanya
Maksiat adalah kesalahan yang terjadi karena tidak melakukan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan (wajib) atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan (haram).
Hukuman ta`zîr juga bisa diterapkan pada perbuatan yang tidak masuk dalam kategori maksiat apabila imam memandang hal itu mangandung maslahat bagi umat. Syeikh Nawawiy menjelaskan hal itu sebagai berikut:
Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah
(وقد يشرع التعزير Øيث لا معصية ÙƒÙعل غير مكل٠ما يعزر به المكل٠أو ÙŠØد وكمن يكتسب باللهو المباØ).
Apa yang disebut dengan pencucian uang sebagaimana didefinisikan di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang masuk dalam kaidah (ما Øرم أخذه Øرم اعطاءه) / tiap-tiap sesuatu yang haram diambil maka juga haram diberikan. Pemberian di sini meliputi pemberian tanpa imbalan seperti hibah dan hadiah, sebagaimana meliputi pemberian dengan imbalan seperti jual-beli dan tukar-menukar.
Dalam men-syarahi kaidah di atas, Syeikh Ahmad bin Syeikh Muhammad al-Zarqâ’ dalam Syarhul Qawaid al-Fiqhiyyah mengatakan,
معنى هذه القاعدة ان الشيء المØرم الذي لا يجوز لأØد اخذه ويستÙيد منه ÙŠØرم عليه أيضا أن يقدمه لغيره ويعطيه إياه سواء على سبيل المنØØ© إبتداء أم على سبيل المقابلة.
Pencucian uang naik statusnya dari sekadar haram dan maksiat berubah menjadi jarîmah (tindak pidana) apabila telah diancam dengan suatu hukuman. Dalam kondisi di mana orang-orang yang tidak jujur semakin banyak jumlahnya di negara ini maka pemerintah seharusnya/sebaiknya membuat undang-undang yang mengancam pelaku money laundering dengan suatu hukuman. Dengan demikian, konsep fiqih tentang tindak pidana pencucian uang jelas merupakan sebuah keharaman, dan begitu juga mentasarrufkan uang tersebut.
Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah
Lantas bagaimankah hukum pihak penerima uang dari hasil tindak pidana pencucian uang? Dan apakah setelah mengetahui asal-usulnya, uang itu harus dikembalikan? Oleh karena itu bagi pihak penerima di zaman sekarang ini hendaknyalah lebih berhati-hati dengan menanyakan terlebih dahulu asal-usul uang tersebut, tidak asal terima saja. Imam Ghazâliy dalam kitabnya
Muhimmat Ihya’ Ululumiddin berpendapat bahwa wajib hukumnya bagi pihak penerima untuk bertanya terlebih dahulu, apabila pemberi dikenal tidak baiknya misalnya dikenal sebagai rentenir. Namun bila pemberi dikenal baiknya, maka tidak boleh ada pertanyaan.
Jadi dalam beberapa hal, menanyakan asal-usul pemberian tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya pertanyaan tersebut menyakitkan dan melukai perasaan pihak pemberi. Namun, perasaan sakit hati tidak terjadi bila ada undang-undang yang mewajibkan semua penerima pemberian menanyakan asal-usulnya. Sebab, pihak pemberi sadar bahwa pertanyaan itu dilakukan karena
taat pada undang-undang
. Pertanyaannya kemudian, bolehkan ada undang-undang seperti itu? Jawabannya boleh, karena negara yang sah berhak mewajibkan sesuatu yang secara syar’iy tidak wajib, dan rakyat wajib menaatinya kalau hukum asalnya mandub/sunnah, demikian juga kalau hukum asalnya mubah dengan syarat mengandung maslahat
publik. Demikian keterangan dalam Nihayatuz Zain.
اذا أمر بواجب تأكد وجوبه، وإذا أمر بمندوب وجب، وإن أمر Ø¨Ù…Ø¨Ø§Ø Ùإن كان Ùيه مصلØØ© عامة كترك شرب الدخان وجب.
Tanggung jawab perdata (kewajiban untuk mengembalikan/mengganti barang atau uang hasil kejahatan) menjadi beban pihak pemberi sebab pemberilah yang menjadi penyebab dan pemeran utama, karena tanpa penerimapun, dharar/kerugian tetap menimpa pemilik barang atau uang itu.
Al-Zuhailiy mengemukakan penjelasan berikut menukil dari kitab Tabyîn al-Haqâiq juz 6 halaman 150:
اذا اشترك المتسبب والمباشر ÙÙ‰ Ø¥Øداث الضرر وكان لكل واØد منهما دور بارز مساو Ù„Ùعل الآخر بأن يتساوى أثرهما ÙÙ‰ الÙعل Ùإنهما يشركان ÙÙ‰ الضمان. قال الزيلعي الØÙ†ÙÙŠ : ان المسبب انما لايضمن مع المباشر اذا كان السبب شيأ لايعمل بانÙراده ÙÙ‰ الاتلاÙØŒ كما ÙÙ‰ ØÙر البئر والقاء شخص Ù†Ùسه Ùيها، Ùإن الØÙر لايعمل شيأ من دون الالقاء، وأما اذا كان السبب يعمل بانÙراده Ùيشتركان
والخلاصة: أن الاصل العام هو مسؤولية المباشر ÙÙ‰ Ø¥Øداث الضرر، وقد ينÙرد المتسبب ÙˆØده ÙÙ‰ المسؤولية اذا كان له الدور الأهم ÙÙ‰ التعدي، وقد يشترك المباشر والمتسبب ÙÙ‰ المسؤولية اذا تساوى خطؤهما تقريبا بØيث لو ترك كل واØد منهما على انÙراده لأدى الى النتيجة الØاصلة Ùعلا.
Sumber: LBM-PBNU, Hasil Bahtsul Masail Nasional, Yogyakarta 2-3 Juli 2013). (Pen/Red. Ulil H)
Dari Nu Online: nu.or.id
Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah AlaNu, Pendidikan Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah
