Krisis Akhlaq, Kitab Ta’lim Al-Muta’allim Semakin Relevan

Demak, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Dalam rangka mengembangkan pendidikan berkarakter, kitab Ta’lim Muta’allim perlu dijadikan mata pelajaran utama. Pasalnya kitab ini mengajarkan secara detil perihal akhlak manusia sebagai individu, murid, sahabat, pengajar terhadap relasi sosialnya.

Krisis Akhlaq, Kitab Ta’lim Al-Muta’allim Semakin Relevan (Sumber Gambar : Nu Online)

Krisis Akhlaq, Kitab Ta’lim Al-Muta’allim Semakin Relevan

Demikian dinyatakan pengasuh pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak KH Muhammad Hanif Muslih ketika menyambut kunjungan ketiga kalinya rombongan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Selasa (4/3).

“Walaupun memang belakangan ini banyak yang menganggap bahwa kitab Ta’lim Al-Muta’allim karya Syekh Az-Zarnuji itu sudah tidak relevan lagi untuk diajarkan di pesantren ataupun lembaga pendidikan lainnya,” terang Kiai Hanif menyayangkan hadirnya anggapan demikian.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Menurutnya, pelajaran akhlaq masih cukup diandalkan sebagai alternatif untuk menanamkan sikap atau akhlaq terpuji bagi kalangan pelajar atau santri. (Dliya Uddin/Alhafiz K)

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Olahraga Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

NU Desak Pemerintah Proteksi Produk Lokal Jelang Pasar Bebas ASEAN

Jakarta, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah untuk menyiapkan regulasi yang berpihak pada produsen lokal. Berkaca pada norma jual-beli dalam fiqih, para kiai memandang strategis peran negara dalam melindungi produk dalam negeri di tengah persaingan dagang masyarakat ASEAN per Desember 2015.

NU Desak Pemerintah Proteksi Produk Lokal Jelang Pasar Bebas ASEAN (Sumber Gambar : Nu Online)

NU Desak Pemerintah Proteksi Produk Lokal Jelang Pasar Bebas ASEAN

Rais Syuriyah PBNU KH Masdar F Masudi memandang pemerintah perlu menerjemahkan norma-norma jual-beli di fiqih untuk dituangkan dalam bentuk regulasi yang bersifat mengikat.

“Kontekstualisasi fiqih sangat penting dalam dunia ekonomi modern. Etika pasar dalam fiqih yang melarang pemalsuan dan kecurangan, mesti dijunjung tinggi dalam wujud regulasi. Belum lagi istilah ‘talaqqi rukban, menghadang penjual di tengah jalan.’,” kata Kiai Masdar membuka diskusi terbatas soal pasar bebas pra muktamar NU ke-33 di Jakarta, Senin (11/5) sore.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Menurut Kiai Masdar, dalam Islam pasar itu bebas jika tidak terdistorsi. Tetapi negara maju tidak boleh begitu saja berdagang di negara berkembang. Harus ada proteksi dari negara terhadap rakyat lemah. Negara perlu memberi subsidi. Negara menjadi pelindung bagi yang lemah.

“Dan negara tidak boleh mengelak. Negara menjadi pelindung terakhir bagi yang kalah dalam persaingan,” ujarnya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Kiai Afifuddin Muhajir yang selama ini menyatakan keresahan atas menjamurnya toko waralaba mengatakan, pada dasarnya mekanisme pasar dalam Islam itu bebas, sesuai hukum alam. Tetapi kebebasan pasar tanpa intervensi pemerintah itu berlaku saat kondisi masih bersifat alami. Artinya, mekanisme pasar berjalan secara wajar.

“Kalau sudah tidak alamiyah, ada talaqqi rukban dan hal negatif lain, perlu ada intervensi pemerintah,” kata Kiai Afif yang baru saja mengeluarkan cetakan kedua karyanya, Fathul Mujib.

Menurutnya, dalam pasar bebas ada yang kuat dan ada yang lemah. Kalau ada persaingan, tentu ada pemenangnya. Lalu bagaimana kita yang berada dalam posisi lemah dari segi permodalan, dan aspek lainnya?

Kiai Afif menegaskan bahwa NU harus menyampaikan tentang tanggung jawab negara terkait pasar bebas, tentang ekonomi, perspektif Islam. Kita perlu mengingatkan negara.

“Pasar bebas banyak menguntungkan negara yang lebih siap. Indonesia belum siap karena tidak memiliki ini dan itu. Kita harus mendorong negara melalui regulasi dan program penguatan ekonomi lokal,” tandas pengasuh sepuh pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Situbondo. (Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Meme Islam Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Jika Ada Darah Tercecer di Iran, RI Ikut Bertanggung Jawab

Jakarta, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi menyatakan, pemerintah Indonesia harus ikut bertanggung jawab atas dukungan perluasan sanksi terhadap Iran yang diputuskan Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (24/3).

"Kalau ada darah tercecer di Iran, Pemerintah Indonesia harus ikut bertanggung jawab," kata Hasyim usai mengikuti acara Deklarasi Baitul Muslimin Indonesia di kantor DPP PDIP, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (29/3) kemarin.

Hasyim menjelaskan, dukungan Indonesia atas Resolusi DK PBB nomor 1747 yang memberikan sanksi tambahan terhadap Iran atas program nuklirnya sudah terlanjur dilakukan.

Jika Ada Darah Tercecer di Iran, RI Ikut Bertanggung Jawab (Sumber Gambar : Nu Online)

Jika Ada Darah Tercecer di Iran, RI Ikut Bertanggung Jawab

Kebijakan itu, lanjut Hasyim, telah menunjukkan bahwa Indonesia telah berpihak pada upaya Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang Iran.

"Itu adalah alat legitimasi pada tahap awal untuk menyerang Iran," kata Doktor Honoris Causa bidang Peradaban Islam itu.

Oleh karenanya, jika perang AS-Iran benar-benar terjadi, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang harus ikut bertangung jawab, katanya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Sebelumnya, Hasyim menegaskan, meski pemerintah Indonesia mendukung sanksi terhadap Iran, NU tetap konsisten mendukung Iran dan negara-negara lain di Timur Tengah yang menjadi korban ketidakadilan.

"NU sikapnya jelas yaitu selalu memperkuat yang benar, bukan membenarkan yang kuat. NU melakukan gerakan moral, bukan gerakan kepentingan. Kita semua berdoa sukses untuk bangsa Iran, Irak dan Palestina dalam meraih haknya yang sah," katanya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Pada Sabtu (24/3), DK PBB menjatuhkan sanksi tambahan bagi Iran melalui Resolusi 1747. Rancangan resolusi yang dirumuskan Inggris, Prancis, dan Jerman itu disepakati secara bulat oleh 15 negara anggota DK PBB, termasuk Indonesia.

Resolusi itu memperluas sanksi atas Iran yang ditetapkan pada Desember 2006 dalam Resolusi 1737. Di antara isi Resolusi 1747 adalah larangan secara menyeluruh ekspor senjata Iran maupun pembatasan penjualan senjata ke Iran.

DK PBB juga membekukan aset milik 28 lembaga atau perorangan yang berhubungan dengan program nuklir dan rudal Iran. Iran juga dibatasi untuk memperoleh bantuan keuangan.

DK PBB memberi batas waktu 60 hari setelah resolusi agar Iran menghentikan program nuklirnya. Jika diabaikan, DK bisa mengambil langkah yang lebih pantas berupa sanksi ekonomi, bukan militer. (ant/rif)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Jadwal Kajian Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Sambut KAA, Mahasiswa Bandung Gelar Aksi Pesan Damai

Bandung, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Menyambut pagelaran Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60, seratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung, Ahad (19/4), melakukan long march pesan damai yang bertajuk “Bandung Damai, KAA Sukses”, di Taman Cikapayang, Dago, Kota Bandung, Jawa Barat.

Gerakan yang diberi nama #PLUR4ALL kepanjangan dari Peace, Love, Unity, Respect for All itu dimulai sejak pukul 7 pagi sampai pukul 10 menjelang siang. Peserta tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja, tetapi organisasi daerah dan masyarakat umum juga turut serta dalam gerakan tersebut.

Sambut KAA, Mahasiswa Bandung Gelar Aksi Pesan Damai (Sumber Gambar : Nu Online)

Sambut KAA, Mahasiswa Bandung Gelar Aksi Pesan Damai

Terkait agenda KAA, menurut Hasanuddin, Koordinator Lapangan, acara ini mengatakan, semangat KAA sebenarnya sama dengan Dasa Sila Bandung sebagai nilai prinsip, hanya saja masalahnya, KAA tidak lagi di dasari prinsip itu.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

“Makanya kita mencoba untuk menyampaikan pesan kepada dunia, khususnya kepada masyarakat Indonesia. Atau masyarakat Dunia yang datang ke Bandung melalui KAA sekarang ini supaya menjaga nilai-nilai prinsip itu, salah satunya adalah kasus intervensi asing terhadap kedaulatan sebuah Negara, salah satunya adalah Papua dan Maluku yang mendapat intervensi,” ujar Hasan yang juga ketua 1 di PC PMII Kota Bandung.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Dia menjelaskan, gerakan ini mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan, bahwa nilai-nilai sebagaiamana yang sudah ada di dasa sila Bandung sebagai nilai-nilai perdamaian yang bisa dipakai oleh Dunia. “Semangat itu harus tetap didengungkan,” tegas Mahasiswa jurusan Bahasa Inggris Universitas Islam Nusantara itu.

Selain itu, pihaknya juga ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, kepada seluruh dunia, dengan tema Bandung Damai, KAA Sukses itu berupaya membentuk kembali dari Bandung untuk Asia Afrika, bahwa pesan perdamaian sekarang sedang digalakkan dari Bandung.

“Gerakan ini bisa menjadi ‘bola salju’ bagi gerakan-gerakan pluralisme, pencegahan radikalisme, dan menjaga perdamaian bangsa dan jaga kebhinnekaan kita,” tambah dia.

Senada dengan Hasan, dalam kesempatan yang sama, Metsa Ghina memberi dukungan untuk gerakan PLUR4ALL tersebut. Dia ingin berkampanye kepada warga Bandung untuk menyukseskan KAA lebih damai, khususnya membuat warga kota Bandung menjadi damai dengan menyambut konferensi Asia Afrika.

“Harapannya, KAA bisa berlangsung dengan damai. Dan untuk Indonesia, semoga Hak Asasi Manusia (HAM) lebih diwujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung itu.

Tidak hanya melakukan long march saja, acara tersebut juga ditampilkan tarian daerah Papua dan tarian daerah Sunda, dan pembacaan puisi perdamaian. Rencananya, geraka Plur4all ini akan digelar kembali di kota-kota besar seperti Makassar, Medan, Yogyakarta, dan lain-lain. (Muhammad Zidni Nafi’/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Daerah, Kiai Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Kurban Pesantren Tebuireng Jangkau Daerah Terpencil

Jombang, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Setiap hari raya Idul Adha, Pesantren Tebuireng Jombang menyembelih puluhan hewan kurban. Tak hanya dibagikan kepada masyarakat sekitar pondok, bahkan daging tersebut juga diberikan kepada daerah terpencil yang kurang mendapat perhatian.

"Tahun ini kami menerima 19 sapi dan 5 ekor kambing," kata Ustadz Iskandar, Jumat (1/9).

Kurban Pesantren Tebuireng Jangkau Daerah Terpencil (Sumber Gambar : Nu Online)

Kurban Pesantren Tebuireng Jangkau Daerah Terpencil

Kepala Pondok Putra Pesantren Tebuireng tersebut mengemukakan ada sejumlah nama yang mempercayakan penyembelihan hewan kurban ke pesantren ini. "Ada Kapolda Jawa Timur, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Wakil Pengasuh dan Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng, serta para guru dan beberapa wali santri," jelas alumnus Universitas Hasyim Asyari atau Unhasy Jombang ini.

Menurut pria kelahiran Jakarta ini, daging dari hewan kurban tersebut diberikan ke sejumlah warga kurang mampu di sekitar pesantren. "Juga kepada dewan guru, karyawan dan santri Tebuireng," terangnya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Tidak hanya itu, daging tersebut juga disebar ke daerah terpencil. "Kawasan yang dipilih panitia adalah Kecamatan Kabuh," ungkap Ustadz Iskandar. Daerah tersebut sengaja dipilih lantaran masyarakatnya lebih membutuhkan, lanjutnya.

Setidaknya ada 2000 paket hewan kurban yang disiapkan panitia untuk menjangkau sejumlah kawasan terpencil, termasuk warga sekitar Pesantren Tebuireng. "Hari ini hingga Ahad lusa, hewan akan kita sembelih dan didistribusikan kepada para dhuafa yang telah didata," katanya.

Pantauan media ini di lokasi yakni halaman Pesantren Tebuireng, tampak warga sekitar pondok menyerahkan sejumlah kupon yang telah dibagikan sebelumnya. Dengan mengantri secara tertib, mereka menukarkan kupon tersebut dengan paket daging kurban. Wajah sumringah tampak terlihat dari muka mereka saat meninggalkan halaman pesantren. (Ibnu Nawawi/Abdullah Alawi)

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Kajian Islam, Nahdlatul, Lomba Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

5 Fatayat Bersikukuh Gabung Diklat Banser Pringsewu

Pringsewu, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah - Ada yang lain pada Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) Ansor dan Pendidikan Latihan Dasar (Diklat) Banser Angkatan III 2016 yang digelar Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pringsewu.

Lima anggota Fatayat Serbaguna (Fatser) Kabupaten Pringsewu bersikukuh untuk bergabung pada kegiatan tersebut. Fatser memiliki tugas seperti Banser. Fatser adalah sayap organisasi dari Badan Otonom Fatayat yang merupakan organisasi pemudi di Nahdlatul Ulama.

5 Fatayat Bersikukuh Gabung Diklat Banser Pringsewu (Sumber Gambar : Nu Online)

5 Fatayat Bersikukuh Gabung Diklat Banser Pringsewu

Menurut Ketua GP Ansor Kabupaten Pringsewu Muhammad Sofyan, kelima anggota Fatser ini pada awalnya tidak diterima pada kegiatan ini. Namun karena kelima pemudi dari Desa Parerejo tersebut bersikukuh bergabung maka panitia tidak berkuasa menolak.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

"Mereka ini pada tahun kemarin juga sudah pernah mendaftarkan diri, namun panitia menolak karena belum siap untuk menyiapkan akomodasi. Namun tahun ini kita akomodir karena tempat menginap memungkinkan bagi mereka," jelasnya, Jumat (30/7).

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Hal ini menurutnya karena Lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan di Kompleks Pondok Pesantren Miftahul Huda Ambarawa sehingga penginapan bagi para Fatser ini ditempatkan di pondok puteri.

Sofyan berharap dari lima kader Fatser yang ikut Diklat yang dilaksanakan selama 3 hari dari 29-31 Juli 2016 ini akan menjadi pioner kader-kader Fatser di Kabupaten Pringsewu khususnya dan di Provinsi Lampung pada umumnya.

"Kepengurusan dan Anggota Fatser belum terbentuk baik di Kabupaten Pringsewu maupun di Provinsi Lampung. Di Kabupaten Pringsewu pertama kalinya muncul kader Fatser dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat di kabupaten lain dan di Provinsi Lampung untuk membentuk Fatayat Serbaguna," katanya. (Muhammad Faizin/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Lomba Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

PMII: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Politik Pangan

Jakarta, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meminta pemerintah melakukan kajian ulang (review) terhadap kebijakan pangan di Indonesia secara keseluruhan. Tidak hanya soal beras, pemerintah juga perlu melihat masalah impor bahan pangan lainnya yang dinilai merugikan masyarakat.

“PMII melihat akar permasalahannya bukan pada impor beras saja, tetapi juga menyangkut masalah politik pangan pemerintah secara keseluruhan," kata Ketua Umum PMII Hery Haryanto Azumi di Jakarta, Rabu (6/9).

PMII: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Politik Pangan (Sumber Gambar : Nu Online)

PMII: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Politik Pangan

Pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 210.000 ton dengan anggaran Rp. 390 miliar yang diambilkan dari APBN-P 2006 dan kekurangannya dari dana komersial.

Pemerintah bersikukuh bahwa impor itu dilakukan karena memang sesuai kebutuhan masyarakat. Jika tidak tidak dilakukan impor beras, dinyatakan, akan terjadi kenaikan harga beras dan hal itu akan merugikan masyarakat.

Menurut Hery, ada yang tidak tepat dalam sistem pelaporan dan perumusan kebijakan pangan. "Mestinya kebutuhan beras dalam negeri saat ini masih mencukupi. Tetapi karena adanya laporan produksi beras tidak cukup maka ada asumsi harus impor," katanya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Kerja penting yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, kata Hery, adalah revitalisasi pertanian. Produksi pangan dalam negeri, sistem pemasarannya, dan sebagainya harus secepatnya.

"Dulu kita bisa swasembada pangan dengan adanya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sekarang ini masih perlu waktu panjang untuk swasembada pangan. Pemerintah perlu segera melakukan review terhadap politik pangan secara keseluruhan," katanya. (nam)

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Halaqoh Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah