Rabu, 02 Agustus 2017

PMII: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Politik Pangan

Jakarta, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meminta pemerintah melakukan kajian ulang (review) terhadap kebijakan pangan di Indonesia secara keseluruhan. Tidak hanya soal beras, pemerintah juga perlu melihat masalah impor bahan pangan lainnya yang dinilai merugikan masyarakat.

“PMII melihat akar permasalahannya bukan pada impor beras saja, tetapi juga menyangkut masalah politik pangan pemerintah secara keseluruhan," kata Ketua Umum PMII Hery Haryanto Azumi di Jakarta, Rabu (6/9).

PMII: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Politik Pangan (Sumber Gambar : Nu Online)
PMII: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Politik Pangan (Sumber Gambar : Nu Online)

PMII: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Politik Pangan

Pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 210.000 ton dengan anggaran Rp. 390 miliar yang diambilkan dari APBN-P 2006 dan kekurangannya dari dana komersial.

Pemerintah bersikukuh bahwa impor itu dilakukan karena memang sesuai kebutuhan masyarakat. Jika tidak tidak dilakukan impor beras, dinyatakan, akan terjadi kenaikan harga beras dan hal itu akan merugikan masyarakat.

Menurut Hery, ada yang tidak tepat dalam sistem pelaporan dan perumusan kebijakan pangan. "Mestinya kebutuhan beras dalam negeri saat ini masih mencukupi. Tetapi karena adanya laporan produksi beras tidak cukup maka ada asumsi harus impor," katanya.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Kerja penting yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, kata Hery, adalah revitalisasi pertanian. Produksi pangan dalam negeri, sistem pemasarannya, dan sebagainya harus secepatnya.

"Dulu kita bisa swasembada pangan dengan adanya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sekarang ini masih perlu waktu panjang untuk swasembada pangan. Pemerintah perlu segera melakukan review terhadap politik pangan secara keseluruhan," katanya. (nam)

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Halaqoh Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Selasa, 01 Agustus 2017

Waspadai Konsumerisme Selama Bulan Puasa

Klaten, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Bulan Ramadhan pada hakikatnya, merupakan momentum untuk melatih dan menggembleng nafsu manusia, untuk diarahkan kepada nafsu yang bersih nan suci. Namun, bagi sebagian orang, bulan Puasa terkadang justru menjadi ajang untuk memperbesar hawa nafsu, seperti halnya dengan berbelanja secara berlebihan.

“Hakikat menjalani Ramadhan ? adalah meningkatkan ketakwaan, bukan pakaian ata makanan yang menjadi lebih dibandingkan hari-hari biasa,” terang Ketua I Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Klaten, Kholillurrohman, Senin (6/7).

Waspadai Konsumerisme Selama Bulan Puasa (Sumber Gambar : Nu Online)
Waspadai Konsumerisme Selama Bulan Puasa (Sumber Gambar : Nu Online)

Waspadai Konsumerisme Selama Bulan Puasa

Menurut Dosen IAIN Surakarta itu, pemaknaan yang keliru, dapat membuat konsumsi semakin membengkak. “Kalau pada hari biasa kebutuhan mungkin hanya Rp30.000, mungkin pada Ramadhan konsumsi berlebih pada dua hal, yakni makanan dan pakaian, dapat mendongkrak pengeluaran,” ujar dia.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Kholil menambahkan, peran para tokoh agama juga memberikan pengaruh tersendiri bagi kehidupan masyarakat.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

“Para ulama, mestinya ikut mencerdaskan umat agar tidak terjerumus dalam pemborosan. Pada kenyataannya, kini banyak tokoh agama yang seharusnya menjadi role model kesederhanaan, namun tidak menampilkan sikap tersebut,” kata dia.

Dengan adanya penyadaran tersebut, Kholil berharap umat dapat lebih memaknai puasa lebih dari sekedar dari ritus belaka. (Ajie Najmuddin/Mukafi Niam) ilustrasi:Liputan6.com

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Khutbah Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

464 Siswa Ikuti Pemilihan Ketua IPNU-IPPNU Secara Langsung

Jepara, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. Sebanyak 464 siswa MTs dan MA Al Faizin Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Jawa Tengah mengikuti pemilihan ketua Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) secara langsung di madrasah setempat, Kamis (27/8).? Pemilihan Ketua IPNU-IPPNU dilaksanakan selama 4 hari dengan 4 tahap yakni pencalonan, seleksi, kampanye serta pemilihan.

464 Siswa Ikuti Pemilihan Ketua IPNU-IPPNU Secara Langsung (Sumber Gambar : Nu Online)
464 Siswa Ikuti Pemilihan Ketua IPNU-IPPNU Secara Langsung (Sumber Gambar : Nu Online)

464 Siswa Ikuti Pemilihan Ketua IPNU-IPPNU Secara Langsung

“Kegiatan ini dimulai tanggal 24-27 Agustus 2015 dengan 4 tahap. pencalonan, seleksi, kampanye dan pemilihan layaknya pemilu pada umumnya,” kata Ahmad Gufron Khoirudin, ketua panitia.? Kegiatan ini menurut salah satu siswa, Hamdan Suyuti cukup menarik. Sebab para calon saling beradu argumen laiknya calon presiden.

“Para calon ketua ini tak ada yang mengalah, mereka saling mempertahankan argumen mereka, saling beradu visi dan misi untuk kemajuan MTs-MA Al Faizin,” ujar? siswa MA Al Faizin. ?

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Waka kesiswaan MA Al Faizin, Subhan sangat mendukung kegiatan pemilihan ketua IPNU IPPNU secara langsung.? “Kami sangat mendukung sekali kegiatan seperti ini. Salah satu manfaat dari kegiatan ini yaitu melatih para siswa untuk berdemokrasi, memilih pemimpin melalui sistem pemilu layaknya pemilihan presiden, sehingga pada saat pemilihan presiden nantinya, mereka sudah tahu cara untuk memilih pemimpin lewat pemilu,” jelasnya sebagaimana rilis yang diterima Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah. ?

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Hal lain ditambahkan Tarisa Ningsih Fatimatuz Zahra. Siswi kelas IX MTs Al Faizin ini mengaku sangat tertarik dan bangga dengan diadakan pemilihan Ketua IPNU IPPNU secara langsung.? “Saya sangat tertarik dan bangga dengan kegiatan pemilu ini, karena umur saya masih 15 tahun, saya sudah bisa mengikuti pemilu? layaknya pemilihan presiden,” tambah Tarisa. ?

Dan hasilnya, Ketua IPNU lama MA Al Faizin, Lilik Budi Utomo digantikan Muhammad Muhyiddin dengan 67 suara dan Ketua IPPNU MA Al Faizin, Nurul Fitriah digantikan Ana Nur Atika dengan 103 suara.? Sedangkan Ketua IPNU MTs Al Faizin, M. Khafidzur Rohman digantikan oleh M. Syafi’i dengan 193 suara, dan Ketua IPPNU lama MTs Al Faizin, Nanik Kurnia Izza digantikan Putri Ayu Cipta Rini dengan 101 suara. (Syaiful Mustaqim/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Kajian Islam Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Senin, 31 Juli 2017

Desa dan Munajat Pancasila

Oleh Syaiful Huda

?

Disadari atau tidak, perseteruan dalam gelaran politik elektoral Ibu Kota telah menyisakan warisan paradigmatik yang berseberangan satu sama lain. Bahkan pada titik tertentu, dua kutub yang berlawanan tersebut seolah tak lagi mau bertemu meski asas keduanya sebagai bangsa adalah satu, yaitu Pancasila.

Desa dan Munajat Pancasila (Sumber Gambar : Nu Online)
Desa dan Munajat Pancasila (Sumber Gambar : Nu Online)

Desa dan Munajat Pancasila

Pertanyaan yang muncul kemudian, bila asas kedua kutub yang berseteru di atas adalah sama-sama Pancasila, mengapa tak bisa lagi menyisakan ruang untuk bertemu? Atau jangan-jangan Pancasila tak lagi dijadikan asas dalam berbangsa dan bernegara? Bila benar demikian, maka momentum peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini patut menjadi sajadah sebagai alas bersemedi untuk kembali menenun kebinekaan yang mulai terkoyak akhir-akhir ini.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Segala sumpah serapah yang terekam selama hajatan politik elektoral Ibu Kota, kini mulai terasa dimuntahkan ke segala penjuru negeri. Sentimen keagamaan dan politik identitas semakin diperuncing, situasi ekonomik dan politik dalam negeri yang tengah berproses membangun diri dihadapi dengan rasa frustasi. Jelas sudah, Indonesia sebagai bangsa yang berbeda-beda tapi satu kesatuan tengah menjadi taruhan. Tak terkecuali di desa, kita berharap desa menjadi ruang konsolidasi perekat pancasila.

Berpijak dari situasi di atas, Surat Edaran Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Peringatan Hari Lahir Pancasila, yang ditujukan kepada Kepala Desa Seluruh Indonesia, menjadi penanda betapa pentingnya kita kembali memperingati hari lahirnya Pancasila ditengah masyarakat desa-desa seluruh Indonesia.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Manifes Ibadah dalam ber-Pancasila



Tentu saja Surat Edaran Mendes PDTT di atas bila sekadar dijalankan sebatas seremonial, maka tak akan berdampak apa-apa bagi penguatan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lain hal, bila momentum peringatan Harlah Pancasila di desa tahun ini, dimaknai sebagai pengingat kembali terhadap pijakan bersama kita sebagai bangsa yang bernegara kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana kita mafhum bersama, peringatan Harlah Pancasila kali ini, bersamaan dengan datangnya bulan Ramadhan, yang bagi umat Islam ber aqil baligh diwajibkan menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Dan bukan sesuatu yang kebetulan, jika kita nyatakan bahwa "suasana Ramadhan" hanya terasa nikmat dan indahnya bila kita menjalankanya di desa-desa.

Persis dalam konteks ini, kondisi kebangsaan serta kebinekaan yang tengah terancam oleh gerakan yang ingin mengganti ideologi negara, maka ikhitiar yang berorientasikan memperkokoh kembali landasan berbangsa dan bernegara melalui desa-desa menjadi sesuatu yang juga harus dilakukan.

Ingin ditegaskan, bahwa mempertahankan Pancasila sebagai dasar kita dalam berbangsa dan bernegara, sama "utamanya" seperti "utamanya" umat islam berpuasa di bulan Ramadhan. Pembeda keduanya hanyalah pada relasi yang terjalin. Berpuasa di bulan Ramadhan adalah ibadah yang bersifat personal, sementara mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara adalah ibadah yang bersifat komunal karena menyangkut kelangsungan hidup kita sebagai bangsa Indonesia.

Penulis termasuk yang memiliki keyakinan bahwa tak ada yang perlu dipertentangkan antara Pancasila dan agama (baca: Islam). Bukankah dalam banyak hal, sabda-sabda Tuhan yang termaktub dalam al-Quran al-Karim telah memberikan justifikasinya terhadap Pancasila. Dengan kata lain, menegakkan Pancasila sama saja dengan menegakkan ayat-ayat suci di bumi pertiwi yang kita cintai ini.

Beberapa sabda Tuhan sudah sangat jelas memberikan justifikasi pada setiap butir-butir Pancasila. Seperti yang tersurat dalam sabda-Nya, "Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa" (QS. Al-Ikhlas: 1) berkesesuaian dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. "Maka jangalah kamu mengikuti hawa nafsu, hendaklah kamu menjadi manusia yang adil", (QS. An-Nisa: 135) memiliki korelasi dengan sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Sila ketiga yang berbunyi, "Persatuan Indonesia" berkorelasi dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal". Sila keempat berbunyi, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawatan/Perwakilan, mendapatkan justifikasi dalam QS. Asy-Syuro ayat 38 yang artinya, "Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka". Sedangkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berkesinambungan dengan firman-Nya dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan".

Munajat Pancasila



Selain keutamaan kita berpuasa di bulan ramadhan, dalam momentum peringatan Harlah Pancasila ini, penulis juga berpandangan bahwa ketika kita merapalkan Pancasila tak ubahnya ibarat kita sedang bermunajat dengan sepenuh hati seperti kita sedang menjalankan ibadah shalat. Dengan kata yang lebih gamblang, Pancasila itu ibarat shalat beserta keseluruhan geraknya.

Betapa tidak, karena Pancasila bagi penulis, haruslah berdiri tegak, setegak takbiratul-Ihram, berteguh pada ketauhidan, sebagaimana sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila haruslah bergerak lurus, selurus gerak ruku dalam membangun horison keadilan dan solidaritas sosial, sebagaimana sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pancasila harus bergerak berdiri lurus dalam satu tarikan nafas, laiknya gerak itidal dalam menyatukan langkah dan gerak solidaritas politik yang mengedepankan kepentingan nasional, sebagaimana sila ketiga: Persatuan Indonesia.

Penulis juga meyakini bahwa Pancasila harus merunduk sujud menuju tempat terendah, bersimpuh dengan segala kerendahan hati dalam menata kebijaksanaan kerakyatan dan kehambaan sekaligus, sebagaimana sila keempat: Kerakayatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Pancasila juga harus tetap berpijak dan beralas tanah, semabri duduk luruh merapat dengan bumi, layaknya gerak tahiyyat yang bersabar untuk bisa tumbuh subur bersama rakyat karena tugas mulia seorang khalifah adalah menabur keadilan sosial, sebagaimana sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Demikianlah, karena ibadah shalat adalah keseluruhan gerak, maka ketika ada satu rangkaian gerak tidak terlaksana, hanya akan membatalkan shalat itu sendiri. Demikian pula kita dalam ber-Pancasila, bila ada sila yang terlewat, maka "batal" pula kita ber-Pancasila. Pada fase sejarah hari ini, sebagai generasi yang sedang dan akan terus menegakkan berdirinya Pancasila, sejatinya kita laksanakan seperti kita mendirikan salat dalam keseharian kita. Kita berharap dari desa-desa munajat pancasila terus menerus menggema. Merdesa!

Penulis adalah staf khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Pahlawan Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Minggu, 30 Juli 2017

MWCNU Compreng Segera Miliki Sekretariat Permanen

Subang, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Compreng Kabupaten Subang akan segera memiliki sekretariat permanen.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MWC NU Compreng, Tata Casmita usai penyelenggaraan Halal Bihalal dan Shilaturahmi Ulama dan Umaro yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Compreng bekerja sama dengan MWC NU Compreng di Pendopo Kecamatan, Sabtu (22/7).

MWCNU Compreng Segera Miliki Sekretariat Permanen (Sumber Gambar : Nu Online)
MWCNU Compreng Segera Miliki Sekretariat Permanen (Sumber Gambar : Nu Online)

MWCNU Compreng Segera Miliki Sekretariat Permanen

"Alhamdulillah, peletakan batu pertama sudah kita lakukan sekitar bulan Mei kemarin. Dalam momentum halal bihalal ini, kita harapkan progresnya semakin meningkat," ujar Tata yang merupakan Ketua Penyelenggara Halal Bihalal tersebut.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Pihaknya berharap proses konstruksi pembangunan sekretariat tersebut bisa segera direalisasikan sehingga bisa selesai pada 2018 mendatang.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

"Alhamdulillah pembangunan sekretariat ini mendapatkan support dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sehingga pengerjaannya bisa cepat selesai," jelasnya.

Camat Compreng, Deni Setiawan mendorong dan mendukung cita-cita MWC NU Kecamatan Compreng tersebut sebagai pusat kegiatan dakwah Islam di wilayahnya.

"Nantinya ini akan dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan menjadi benteng ajaran Islam Ahlussunnah wal-Jama’ah. Dengan keikutsertaan semua kepala desa, mudah-mudahan cita masyarakat Compreng sgera terlaksana," paparnya.

Sekretariat MWC NU Kecamatan Compreng tersebut rencananya akan dibangun di lahan seluas 28 X 19 persegi. Rencananya, sekretariat yang percis berada di depan Kantor Camat Compreng tersebut akan dibangun dua lantai. Selain itu, lokasinya juga berdampingan dengan Masjid Agung Kecamatan Compreng, As-Saad. (Ade Mahmudin/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Sunnah Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Sabtu, 29 Juli 2017

Nasionalisme Islam Nusantara

Oleh Muhammad Iqbal



Nasionalisme dalam konteks sejarah kontemporer Indonesia, tampaknya dimaknai sebagai kepercayaan dan tindakan politik untuk mengubah secara radikal status Indonesia sebagai bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka. Dalam kalimat lain, nasionalisme Indonesia bertujuan untuk meruntuhkan sistem kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apa pun dan dari manapun asalnya. Alinea pertama UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 menegaskan rumusan kepercayaan dan tindakan itu sebagai berikut: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Nasionalisme Islam Nusantara (Sumber Gambar : Nu Online)
Nasionalisme Islam Nusantara (Sumber Gambar : Nu Online)

Nasionalisme Islam Nusantara

Kemudian Islam sebagai doktrin dan tindakan pembebasan yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia sudah sejak kedatangan kaum penjajah ke Nusantara, menunjukkan wataknya yang sangat anti-penjajahan demi kemerdekaan. Adapun penganut Islam Nusantara tidak berjaya menghalau penjajahan sampai dengan masa proklamasi 17 Agustus 1945, semata-mata karena persoalan sejarah sebagaimana akan saya uraikan dalam tulisan ini.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Menurut Soekarno, nasionalisme atau perasaan nasionalistis itu “menimbulkan rasa percaya akan diri sendiri, rasa yang mana adalah perlu sekali untuk mempertahankan diri di dalam perjuangan menempuh keadaan-keadaan yang mau mengalahkan kita.” Dikatakan juga bahwa “Nasionalisme itu ialah suatu iktikad; suatu keinsafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu ‘bangsa’!”

Dalam perkembangannya, nasionalisme Indonesia tidak saja ditujukan untuk melawan kolonialisme Barat, tetapi untuk melawan semua tipe kolonialisme. Di sini Islam sebagai kekuatan pembebas tidak saja bergandengan dengan nasionalisme itu, tetapi sekaligus memberikan fondasi spiritual yang kukuh kepadanya. Watak ini selama Perang Dunia II tidak dipahami dengan baik oleh Jepang yang masih berpikir bahwa nasionalisme Indonesia hanyalah anti-Barat, tidak anti-Jepang. Kesalahpahaman ini telah menempatkan pasukan Jepang pada posisi ruwet dan rumit dalam berhubungan dengan tokoh-tokoh nasionalis yang sebagian besar menganut Islam. Islamlah selama berabad-abad yang mengobarkan semangat anti-penjajahan ini, baik dalam teori maupun dalam praktik.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Sebelum diurai lebih jauh ihwal hubungan nasionalisme dengan Islam, kita perlu terlebih dahulu mempunyai pemafhuman yang memadai tentang Islam sebagai kekuatan pembebas berhadapan dengan kebijakan kolonial Belanda terhadap gerakan-gerakan Islam selama empat dekade pertama abad ke-20 M. Bahkan, sebenarnya apabila ditelusuri lebih mendalam perihal akar sejarah perlawanan Islam terhadap sistem penjajahan, kita dapat memulainya sejak munculnya VOC (Vereenigde Oost-Indische Companie, ‘Kompeni India Timur’) pada permulaan abad ke-17 M. VOC sebagai usaha dagang yang telah mengeksploitasi sumber-sumber pribumi “melalui cara perniagaan (a mercantile way)” bahkan telah sejak semula mendapat permusuhan dari umat Muslim di Indonesia. Permusuhan itu sudah bercorak laten yang sewaktu-waktu akan muncul ke permukaan. Secara doktrin, Islam dan sistem penjajahan adalah dua sisi yang sangat berlawanan.

VOC memulai debut perdagangannya di Nusantara pada 1602 M dan berakhir pada 1799 M. Selama hampir 200 tahun ini, aparatus kolonial Belanda tidak pernah merasa tenang apabila berurusan dengan komunitas-komunitas Muslim di Nusantara. Pada pelbagai kejadian, konsolidasi dari perluasan kekuasaan mereka terancam oleh ledakan-ledakan perlawanan yang diilhami Islam, baik yang dipimpin oleh penguasa-penguasa di Nusantara yang telah mengikuti iman Nabi Muhammad Saw atau, pada tingkat lokal, oleh para ulama yang fanatik.

Fanatisme di sini hendaklah ditafsirkan sebagai refleksi logis dari kecintaan mereka terhadap kemerdekaan, serta kebencian mereka terhadap kekuasaan dan dominasi asing. Asing dalam perspektif ini tidak saja asing dalam arti agama, tetapi juga asing dalam arti bangsa. Terlihat di sini semangat agama telah menyatu dengan semangat bangsa, sekalipun pengertian bangsa pada waktu itu sama maknanya dengan suku bangsa, seperti bangsa Jawa, bangsa Aceh, bangsa Minang, bangsa Banjar, bangsa Bugis, dan sebagainya.

Perlawanan terhadap sistem kolonial dalam skala besar terjadi pada abad ke-19. Perang Paderi (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1872-1912), Perang Banjar (1859-1906), dan banyak yang lain adalah di antara bentuk perlawanan yang berskala besar dengan korban yang sangat besar pula pada pihak-pihak yang bertarung.

Melihat tahun-tahun perlawanan di atas, dapatlah dimafhumi mengapa misalnya sejarawan (alm.) T. Ibrahim Alfian menolak mitos yang sering kita dengar bahwa Indonesia telah dijajah Belanda selama 350 tahun, karena tidak cukup alasan untuk menerimanya. Tokoh bangsa Mohammad Natsir (1908-1993) juga menolak angka siluman 350 tahun, sebab itu hanya berlaku bagi sebagian kecil wilayah Nusantara, khususnya pada daerah-daerah tertentu di pulau Jawa. Aceh sendiri seperti terlihat pada angka di atas, hanyalah sempat dijajah Belanda selama 30 tahun (1912-1942), daerah tersingkat yang pernah berada di bawah sistem penjajahan. Orang Aceh pantas punya kebanggaan sejarah untuk kenangan heroik yang luar biasa itu.

Pasca menyadari panasnya bumi permusuhan Muslim terhadap kolonialisme Belanda, C. Snouck Hurgronye sering mengungkapkan, “Sebuah pemerintahan Si kafir pada hakikatnya adalah ilegal di mata Islam.” Oleh karena itu, bagi seorang Muslim, berjuang melawan setiap tipe kolonialisme sama artinya dengan berjuang di jalan Allah, sebagaimana al-Qur’an memang mewajibkan untuk itu.

Strategi jangka panjang mereka adalah: kekuatan Belanda harus terusir dari Nusantara dan kemerdekaan penuh harus direbut kembali! Gagasan inilah yang tertanam dalam diri umat Islam, sekalipun mereka selalu gagal mewujudkannya hingga Agustus 1945. Kegagalan ini tidak sulit untuk dilacak sebab-sebabnya, yaitu terutama keunggulan penguasaan musuh dalam teknik perang dan persenjataan modern, sesuatu yang tak tertandingi oleh persenjataan yang dimiliki pejuang-pejuang Muslim dalam berbagai kontak senjata. Terlihat di sini bahwa doa panjang dengan persenjataan ala kadarnya saja sering benar dilumpuhkan musuh.

Ditambah lagi, pecahnya perlawanan-perlawanan yang diilhami Muslim itu hampir selalu bersifat lokal dan sporadis. Tidak pernah dalam bentuk kesatuan yang menyeluruh karena memang pada waktu itu kita belum lagi mengenal konsep kebangsaan, seperti yang dicanangkan oleh Sumpah Pemuda 1928. Itulah di antara sisi-sisi lemah dari perlawanan sporadis itu.

Belajar dari kegagalan demi kegagalan untuk mendapat kemerdekaan dari kekuasaan asing pada abad ke-19, dengan kedatangan abad ke-20, umat Muslim telah mengubah strategi perjuangannya dari bentuk perang fisik kepada bentuk gerakan sosiogama dan sosiopolitik. Dari pihak musuh, umat Muslim banyak juga mengambil pelajaran, seperti membentuk organisasi-organisasi modern dalam rangka menyiapkan umat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Asumsi dasarnya adalah bahwa tanpa sebuah umat yang cerdas, akan sulit sekali mereka memahami arah perubahan zaman. Melalui organisasi ini, umat dilatih untuk berjuang secara teratur, berencana dan menggunakan rasio sehat.

Terjadilah proses pencerdasan, pencerahan, dan pencairan berpikir. Dalam iklim kolonial, munculnya pergerakan Islam modern ini jelas merupakan sebuah terobosan sejarah. Umat ini sudah terlalu lama hidup dalam kebekuan berpikir. Jati dirinya telah remuk, lahir batin. Organisasi-organisasi ini dengan gaya dan caranya masing-masing pada dataran praksis sepenuhnya bersifat nasionalistik, sekalipun mereka tidak menganut filsafat nasionalisme dalam makna memberhalakan negara-bangsa, seperti yang diajarkan oleh Hegel dan Rousseau.

Di antara gerakan Islam modern yang muncul selama tiga dekade awal abad 20 ini adalah SI (Sarekat Islam), Muhammadiyah, NU (Nahdhatul Ulama), dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Selain itu, muncul pula beberapa organisasi Islam lokal di beberapa tempat dengan sifat khasnya masing-masing. Sekalipun berbeda, tujuannya satu, yaitu menyiapkan dan mencerdaskan umat untuk menghadapi masa depan yang bebas dari sistem penjajahan asing.

Penulis adalah alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Sejarah, Makam, Quote Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Menteri PDT: Sejak Dulu, NU Pemersatu Negeri

Jombang, Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah - Indonesia memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Kendati memiliki keanekaragaman dari suku, agama, ras dan antargolongan, negeri ini tetap kondusif. Hal tersebut antara lain peran dari Nahdlatul Ulama.

"Tugas yang diemban para santri adalah mendorong kemajuan bangsa," kata Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Pandangan tersebut disampaikan menteri saat membuka final Festival Sastra Religi Musabaqoh Hafalan Nadzom tingkat Jawa Timur di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Jombang, Kamis (24/`11).

Menteri PDT: Sejak Dulu, NU Pemersatu Negeri (Sumber Gambar : Nu Online)
Menteri PDT: Sejak Dulu, NU Pemersatu Negeri (Sumber Gambar : Nu Online)

Menteri PDT: Sejak Dulu, NU Pemersatu Negeri

Baginya, sumbangsih santri dapat dilakukan dengan memperkaya muatan moral. "Kemajuan sebuah bangsa juga ditopang dengan moral. Karena tanpa itu, perkembangan dan pengetahuannya akan menyakiti," katanya di hadapan peserta dan undangan. ?

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Sumbangsih santri dan NU bagi perbaikan negeri ini telah diakui sejarah. "Apalagi negara ini sedang dicoba, demikian pula ketika persatuan bangsa tengah menghadapi cobaan, maka NU bisa membuktikan sekaligus mengayomi," terangnya. Karenanya, pemerintah dalam hal ini Presiden RI sangat mengapresiasi kiprah NU tersebut karena menjadi pemersatu negeri, lanjutnya.

Selanjutnya Bapak Eko mengajak para santri menyadari potensi yang dimilki bangsa ini. "Kita bangga karena sebagai bangsa dikaruniai banyak kelebihan," katanya. Lahan tropis yang dimiliki Indonesia adalah terbesar di dunia. Demikian pula luas pantai merupakan yang terpanjang kedua di dunia. Belum lagi jumlah penduduk yang menempati 4 terbesar.

"Negara kita juga sebagai penganut demokrasi terbesar ketiga dunia," katanya disambut tepuk tangan hadirin. Demikian pula Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia.

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah

Dan Indonesia tercatat sebagai 16 kekuatan ekonomi terbesar dunia. "Dan diperkirakan tahun 2035 nanti akan jadi terbaik kelima di dunia," tegasnya. Hal tersebut diingatkan Menteri Eko lantaran para generasi muda santri nantinya yang akan menjadi penentu bagi kemajuan bangsa ini.? Yang tidak aklah membanggakan adalah NU sebagai organisasi keagamaan dengan massa terbesar di dunia.

Tugas berat saat ini adalah bagaimana kebesaran yang ada tidak justru menjadi beban. "Kalau bisa, memberi contoh yang baik agar menjadi kebanggaan," pesannya. Dengan kebesarannya, NU dan umat Islam mampu mengayomi serta memberikan contoh yang baik bagi Indonesia dan dunia.

Kepada para santri yang usianya masih belia tersebut, menteri Eko berharap mereka memiliki? ? cita-cita tinggi. "Cita-cita tinggi itu penting agar saat berbaur dengan masyarakat tidak menjadi alasan untuk tidak semangat, termasuk memajukan desa," katanya.

Sekadar membandingkan, negara Swiss bisa jadi negara kaya walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. "Dan desa kalau dikelola sumber dayanya dengan baik, maka akan jadi kekuatan yang sangat besar," pesannya. Dia mengusulkan bagaimana desa dapat memiliki varian khusus sehingga benar-benar dapat diandalkan sebagai sumber penghidupan masyarakat, pungkasnya. (Ibnu Nawawi/Abdullah Alawi)

?

?

Dari Nu Online: nu.or.id

Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Cerita, Quote, Pahlawan Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah