Dalam diskusi pra acara, staf ahli presiden ini menjelaskan terkait undang-undang (UU) terkait pembelanjaan daerah beserta peta konsepnya. Mengetahui posisi dan perundang-undangan pembelanjaan daerah sangatlah penting untuk mengontrol pembangunan-pembangunan yang dilakukan. “Dengan ini, setiap masyarakat akan mengetahui anggaran untuk daerahnya,” ujar Mas’ud.
| PMII Malang Adakan Sekolah APBN (Sumber Gambar : Nu Online) |
PMII Malang Adakan Sekolah APBN
Sekolah APBD ini akan diselenggarakan 1-3 Maret mendatang, namun diskusi ini tetap dilakukan untuk memantik dan memberi gambaran awal perihal sekolah yang akan berjalan selama tiga hari tersebut.Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah
Menurut Faisol, sapa akrab Faisol Arifin selaku ketua pelaksana selain berdasarkan rapat kerja (Raker) pengurus cabang, acara ini ditujukan untuk menciptakan civil society dalam mengawal kebijakan-kebijakan pelayanan public kota Malang. “PMII ingin mengawal isu-isu lokal kota Malang,” ungkapnya pada NU online.Diskusi yang dimulai pada pukul 19.00 ini cukup ramai, antusias kader PMII Malang cukup tinggi, hal itu terlihat dari banyaknya peserta yang hadir meski sedari sore hujan mengguyur kota apel tersebut.
Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah
Redaktur : A. Khoirul AnamKontributor: Diana Manzila
Dari Nu Online: nu.or.id
Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah AlaNu Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah