"Kita meminta kepada para dewan ini untuk memanggil bupati, ingatkan dia," kata Aan Ansori, salah satu Pengurus KNPD di hadapan dewan.
 |
| Dinilai Pasung Kedaulatan Desa, Nahdliyin Jombang Desak Perbup Dikaji Ulang (Sumber Gambar : Nu Online) |
Dinilai Pasung Kedaulatan Desa, Nahdliyin Jombang Desak Perbup Dikaji Ulang
Pada Perbup tersebut secara teknis dijelaskan bahwa nominal penganggaran dana desa, sama pada setiap kebutuhan desa. Ketentuan-ketentuan tersebut yang dianggap menjadi titik krusial permasalahan yang diangkat oleh KNPD.Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah
Zainudin, Koordinator KNPD mengungkapkan bahwa masing-masing desa di Jombang sangat tidak mungkin memiliki kebutuhan dan prioritas yang sama, melihat tipologi atau kondisi di setiap desa yang niscaya beragam. "Padahal di masing-masing desa jelas memiliki kepentingan yang berbeda," katanya, Selasa (16/8/2016).Untuk itu, lanjut dia penyeragaman anggaran tersebut hanya membuat masyarakat di suatu desa tidak memiliki keleluasaan untuk mengelola dan menentukan kebutuhan yang sesuai dengan keberadaan desa. "Perbup itu telah mengebiri rekognisi, hak dan kedaulatan desa," jelasnya.
Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah
Bahkan, menurut dia, ketentuan nominal penganggaran itu sangat berpotensi adanya tindak korupsi. Di Perbup itu juga secara jelas tertulis penyalahgunaan anggaran secara nominal."Sangat berpotensi adanya? tindak korupsi dan politisasi anggaran, karena acuannya di situ tidak sesuai antara pos satu dengan yang lainnya, misalnya di pos satu kebutuhan yang mendesak malah anggarannya diperkecil dan pos yang tidak begitu penting malah anggarannya besar," paparnya.
Sebagai salah satu bentuk kekecewaannya, KNPD menaburi? Perbup dengan bunga di halaman DPRD yang disaksikan polisi, wartawan, dan dewan sebagai tanda matinya kedaulatan desa. (Syamsul Arifin/Mahbib)
Dari Nu Online: nu.or.id
Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah Nasional, Santri, Syariah Ahmad Syafii Maarif - PP Muhammadiyah
